Prijanto: Rapat Anggaran Perlu Terbuka

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Gubernur Jakarta periode 2007-2012 Prijanto menilai pembahasan anggaran antara eksekutif dan legislatif perlu digelar secara terbuka. Hal itu harus dilakukan guna mewujudkan transparansi di pemerintahan daerah.

"Perlu dong. Kan untuk transparan, apakah masyarakat setuju atau tidak," kata Prijanto saat dijumpai di Balaikota Jakarta, Jumat (7/12/2012).

Ia menegaskan, transparansi pembahasan anggaran tak hanya melibatkan media, tetapi juga elemen lain misalnya dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau masyarakat umum.

"Sekarang kan adu argumen cuma dari Pemerintah Provinsi dengan DPRD atau Badan Anggaran, jadi enggak ada penengah," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menantang DPRD untuk menggelar rapat pembahasan anggaran secara terbuka. Hal itu ia lontarkan setelah DPRD terkesan menghambat dan mengulur-ulur waktu pengesahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Saat dikonfrontasi, Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan mengaku siap membuka rapat secara terbuka saat pembahasan telah selesai dilakukan. Alasannya, karena ada hal-hal tertentu yang tak layak dikonsumsi publik dan bersifat internal.