KOMPAS.com - Hak pendidikan remaja korban kekerasan seksual kerap terabaikan karena kebijakan pemerintah yang tidak ramah remaja ketika mengatasi kasus kekerasan seksual.
”Pemerintah juga cenderung menyalahkan korban atas kasus yang terjadi,” kata Manajer Program Women Crisis Center (WCC) Bengkulu Teti Sumeri terkait Kampanye 16 Hari Antikekerasan terhadap Perempuan, 25 November hingga 10 Desember, Minggu (9/12).
Teti mengatakan, pemerintah tidak memiliki langkah penanganan kasus kekerasan seksual yang komprehensif. (ADH)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.