Jokowi: Yang Namanya Pajak Harus Dibayar

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menanggapi adanya permasalahan tunggakan pajak salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI, PT Jakarta Tourisindo. BUMD tersebut disebut memiliki tunggakan Rp 100 miliar.

Jokowi mengatakan sebagai seorang warga negara yang baik, harus membayar pajak sesuai waktu dan aturannya. "Ya, yang namanya pajak ya harus dibayar, namanya juga pajak kok," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Selasa (11/12/2012).

Pagi tadi, Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama juga sudah meminta Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cempaka Putih, Jakarta Pusat, segera menyelesaikan masalah tersebut.

Basuki menyampaikan bahwa tunggakan sebesar itu terjadi lantaran BUMD tersebut tak membayar pajak di tahun-tahun sebelumnya. Bahkan ia menduga, ada pihak yang sengaja menutupi tunggakan pajak sebelum perusahaan tersebut diambil alih oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI pada 2009 lalu.

Tunggakan pajak PT Jakarta Tourisindo Jakarta terjadi sebelum 2009. Lebih jelasnya, sebelum Pemprov DKI melakukan merger perusahaan itu dengan pihak swasta.

Namun demikian, diketahui belakangan bahwa proses merger tidak disertakan dengan neraca pajak. Hal itulah yang akhirnya membuat Pemprov DKI terancam melunasi beban tunggakan pajak ratusan miliar.

Akibat tunggakan itu, BPKP akhirnya membebankan tunggakan pajak kepada Pemprov DKI. Mengenai hal ini, Jokowi pun mengaku belum mendapat laporan terkait adanya tunggakan pajak BUMD hingga Rp 100 Miliar dan akan ditangguhkan ke Pemprov DKI.

"Saya belum tahu, belum mendapat laporan itu," kata Jokowi.

Namun menurutnya, tunggakan pajak itu harus segera dibayar. Selain itu, Jokowi akan mempelajari tentang BUMD PT Jakarta Tourisindo itu apakah menguntungkan Pemprov DKI atau tidak.

"Saya juga enggak tahu apakah BUMD-nya enggak punya kekuatan atau bagaimana," kata Jokowi.

Baca Juga: Basuki Ingin Masalah Pajak BUMD Rp 100 Miliar Diselesaikan