Kompas.com - 12/12/2012, 17:31 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Tertutupnya parlemen dalam menggelar kegiatan sudah diketahui publik. Sulitnya mendapat akses untuk menyelami berbagai persoalan tersemat pada wakil rakyat yang seringkali tak dikenali oleh rakyatnya sendiri.

Tak terkecuali di DPRD DKI Jakarta. Kampanye pemerintah untuk transparan secara anggaran dan kebijakan seakan dimentahkan oleh orang-orang yang mengaku wakil rakyat ini. Ketertutupan itu semakin sulit didobrak karena terlanjur menjadi masif.

Ida Mahmudah, Ketua Komisi A DPRD DKI, mengaku selalu mendorong rekan kerjanya di DPRD untuk lebih transparan. Baik dalam pembahasan anggaran, ataupun saat membahas suatu kebijakan. Namun demikian, semua menjadi sulit lantaran mayoritas anggota dewan menutup pintu yang berusaha ia buka.

"Kita selama ini tidak didengar ya karena memang kita jumlahnya minor," kata Ida saat ditemui di sebuah seminar "Gerakan Mengawal Uang Rakyat" di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (12/12/2012).

Salah satu contoh, kata Ida, saat agenda rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) beberapa hari lalu. Ia bersama sejumlah anggota dewan dari sejumlah fraksi melakukan aksi walk out karena mencium aroma adanya oknum yang ingin menghambat pengesahan skema anggaran DKI 2013 tersebut.

Sebelum meninggalkan ruangan, ia meminta ketegasan pimpinan rapat yang saat itu dijalankan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan. Tak kunjung mendapat kepastian, akhirnya walk out dipilih sebagai jalan terakhir.

"Saat walk out hanya tersisa dua fraksi besar. Saya tidak menilai ada masalah dengan ketua dewan, tapi saya ingin masyarakat mengetahuinya. Silakan nanti dikawal agenda pembahasan RAPBD," ujarnya.

Ditemui setelahnya, Anggota Komisi E DPRD DKI Wanda Hamidah melontarkan pendapat serupa. Tidak transparannya anggota dewan dalam membahas semua kebijakan dianggapnya sebagai penguat dugaan menutupi sesuatu yang salah.

Diakuinya, hal itu sudah terjadi sejak lama, setidaknya sejak dirinya resmi menjadi anggota DPRD pada 2009 lalu. Wanda mengatakan, kebobrokan DPRD bukan hanya tidak transparan dalam semua hal, tetapi juga proses kerja yang tak jelas.

Beberapa waktu lalu, anggota dewan bahkan sampai level komisi tak menggelar rapat selama berbulan-bulan. "Biar saja ini otokritik. Tapi seenggaknya pimpinan dewan menegurlah kita enggak rapat sampai berbulan-bulan. Kalau rapat tertutup, ya dobrak saja, masa bahas uang triliunan publik enggak boleh tahu," kata Wanda.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.