Gerbang MPR/DPR, Saksi Bisu Kegeraman Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com — Area di depan Gedung MPR/DPR RI menjadi salah satu lokasi favorit untuk aksi unjuk rasa, selain Gedung KPK, Istana Kepresidenan, kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta kantor kejaksaan dan pengadilan. Yang istimewa, unjuk rasa yang berakhir ricuh dan anarkistis paling sering terjadi di kompleks Senayan itu.

Entah sudah berapa kali gerbang dan pagar di kompleks wakil rakyat itu dirobohkan pengunjuk rasa. Gedung-gedung megah yang ditempati para wakil rakyat itu jelas tetap tak tersentuh. Pengawalan atas fasilitas negara dan simbol kenegaraan yang ada di tempat tersebut pastilah menjadi prioritas pengamanan. Oleh karena itu, sasaran dalam pelampiasan amarah para demonstran adalah batas yang memisahkan mereka dari para wakilnya, yaitu gerbang dan pagar kompleks MPR/DPR.

"Sepanjang tahun ini sudah sekitar empat kali kami perbaiki (gerbang dan pagar depan). Setiap kali dirusaki atau dijebol, pasti harus langsung diperbaiki," kata Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Sekretariat Jenderal DPR RI Erry S Achyar saat dihubungi Kompas.com di Jakarta, Jumat (14/12/2012).

Salah satu kerusakan terbesar terjadi pada 30 Maret 2012. Saat itu massa gabungan buruh dan mahasiswa menghancurkan gerbang dan pagar DPR hingga pagar jalan tol dalam kota sebagai bentuk ketidakpuasan atas kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga bahan bakar minyak. Setjen DPR harus merogoh kocek hingga Rp 200 juta untuk perbaikan pagar dan gerbang waktu itu.

"Untuk perbaikan yang terakhir sekitar bulan lalu makan biaya sekitar Rp 150 juta," ujar Erry.

Tahun sebelumnya, 2011, sekurangnya terjadi dua kali perusakan. Keduanya dilakukan untuk menuntut pengesahan Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), masing-masing pada 22 Juli dan 28 Oktober. Pengunjuk rasa menilai proses pembahasan RUU itu terkatung-katung.

Hari ini, pagar kompleks Senayan kembali dijebol massa dari kelompok aparat desa yang menuntut pengesahan RUU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perangkat Desa. Emosi mereka sudah telanjur terbakar hingga Ketua DPR RI Marzuki Alie, yang berupaya menenangkan mereka, pun mendapat cemoohan.

"Enggak tahu apa saja yang mereka (anggota DPR) lakukan di dalam sana. Kami jauh-jauh dari daerah sudah tiga kali ke sini sejak tahun 2010. Tetapi, kami hanya dikasih janji. Kali ini kami harus lebih keras," kata Sanusi, salah seorang aparat desa, menunjukkan kegeraman.

Gerbang "rumah" wakil rakyat harus kembali diperbaiki. Apakah perbaikan simbol pembatas rakyat dan wakilnya itu juga akan menjadi gambaran perbaikan kinerja DPR dalam menjalankan fungsi legislasinya? Rakyat menunggu.