Sulit Wujudkan Impian Jokowi Tata 100 Kampung

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu program unggulan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo adalah penataan kampung kumuh. Jokowi memiliki target untuk dapat menata seratus kampung tiap tahunnya. Penataan kampung ini, menurut rencana akan segera dieksekusi Jokowi mulai tahun 2013 mendatang. Program penataan kampung dan kantong kumuh di lima wilayah Jakarta pun sudah tercantum dalam belanja program unggulan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS).

Namun, tampaknya impian Jokowi untuk dapat menata dan memperbaiki sebanyak seratus kampung tiap tahunnya harus tertunda. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah DKI Jakarta Novizal mengatakan, hingga saat ini pun dia masih belum dapat memastikan berapa banyak jumlah kampung yang akan ditata mulai tahun depan. Novizal mengatakan, sesuai permintaan Gubernur, kalau dia menginginkan penataan kampung sebanyak-banyaknya. Namun, penataan seratus kampung itu belum tentu bisa diwujudkan sampai benar-benar sebanyak jumlah tersebut.

"Sama saja seperti sebuah program namanya penanaman sejuta pohon, tapi enggak sejuta. Kami selalu menerima laporan dari Wali Kota. Saya belum bisa putuskan saat ini, karena setiap hari masih ada peluang untuk berubah, karena kami juga masih menyesuaikan anggaran dari dewan. Saat ini masih antara kisaran 30-35 kampung," kata Novizal, di Balaikota Jakarta, Senin (17/12/2012).

Dia mengatakan, kalau besaran anggarannya telah ditetapkan oleh Dewan, maka Novizal baru dapat mengetahui berapa banyak jumlah kampung yang akan ditata. Dalam APBD pun, kata dia, hanya disebutkan berapa jumlah kampungnya saja bukan nama-nama kampungnya.

"Kalau sudah diputuskan besaran anggarannya berapa, baru diketahui jumlah kampungnya. Dalam APBD, hanya disebut jumlahnya saja, tidak nama-nama kampungnya," kata Novizal.

Kampung yang akan ditata, menurut Novizal, nama kampungnya akan disesuaikan dengan permintaan dari peran serta masyarakat langsung. "Nanti akan ada pengusulan dari kelompok masyarakat dalam satu kampung untuk melakukan perbaikan. Maka akan dilakukan evaluasi apakah kampung tersebut memang membutuhkan penataan. Kalau lolos proses evaluasi, maka baru akan ditentukan," katanya.

Apabila jumlah yang mengajukan penataan kampung tersebut lebih banyak, maka Pemprov DKI akan mengundinya. Untuk target tahun depan, yang mengajukan baru sampai 30 kampung. Apabila, yang mengajukan sampai 100 kampung, maka akan dilakukan sistem pengundian.

"Syaratnya siapa saja boleh mengajukan, asal kepemilikan tanah dan gedung tersebut jelas. Artinya milik pribadi, bukan lahan sengketa," ujarnya.

Konsep penataan kampung itu, menurut Novizal, akan dilakukan perbaikan-perbaikan, termasuk rumah dan kebutuhan lainnya. Pemprov DKI pun telah memiliki standar tata ruang yang akan ditata. Namun, untuk desain kampungnya seperti apa, masyarakat yang berada di lingkungan itu bisa memutuskan sendiri. Untuk sistem pendanaan penataan kampung itu melalui hibah.

"Sudah ada aturannya, baik dalam Permendagri atau PP. Tapi, saya lupa persisnya. Nanti masyarakat mengajukan proposal pengajuan untuk menata kampung, maka uang bisa diturunkan melalui itu," ujar Novizal.

Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana juga mengatakan, mewujudkan penataan seratus kampung itu sangat berat dan akan menemukan tantangan yang rumit. "Misalnya saja status tanah, pendekatan sosial penghuni, tempat penampungan sementara untuk para warga, semuanya perlu didalami lebih dahulu. Tapi kalau bisa, ya sangat mendukung," kata pria yang akrab disapa Sani tersebut.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pun mengatakan, semua program penataan kampung harus mendapat persetujuan dari DPRD DKI, karena Pemprov DKI hanya mengusulkan saja. "Ya, kan memang sudah mulai tahun depan kan sudah yang kami usulkan yang 100 perbaikan rumah kumuh penataan kampung, tapi mungkin katakanlah nanti disetujui separuh saja, ya syukur-syukur bisa 100 ya lebih baik," kata Jokowi.

Berita terkait, baca :

100 HARI JOKOWI-BASUKI