Basuki Gerah dengan Layanan Rumah Sakit

JAKARTA, KOMPAS.com — Kisruh pembayaran klaim kesehatan di rumah sakit swasta terus berulang. Buntutnya adalah warga miskin yang menjadi korban karena tak jarang rumah sakit terpaksa menolak menangani dengan dalih ruangan penuh atau verifikasi data calon pasien belum memenuhi syarat.

Gerah dengan kondisi semacam itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memberi jaminan kepada seluruh rumah sakit swasta untuk tak ragu menangani calon pasien, khususnya warga miskin pemegang kartu Jakarta sehat (KJS). Meski demikian, ia memberi sedikit catatan agar rumah sakit swasta memastikan sejumlah kriteria sebelum menangani pasien pemegang KJS.

Pertama adalah surat rekomendasi dari puskesmas. Perlu diketahui, seluruh pemegang KJS harus memiliki bukti rekomendasi dari puskesmas sebelum merujuk ke rumah sakit, baik RSUD maupun swasta. "Rekomendasi itu wajib. Kan, penanganannya harus mulai dari puskesmas supaya tidak menumpuk di rumah sakit," kata Basuki saat memberikan sosialisasi pembayaran KJS kepada rumah sakit swasta di Gedung Bappeda, Balaikota Jakarta, Jumat (21/12/2012).

Namun, kata Basuki, aturan itu dapat sedikit longgar untuk para pasien yang perlu mendapatkan layanan gawat darurat. Basuki tak ingin pasien gawat darurat diping-pong oleh birokrasi yang rumit dan harus segera diberi penanganan. Mantan Bupati Belitung Timur ini mengatakan, pasien pemegang KJS yang mengidap penyakit tertentu juga diberi jaminan biaya penuh.

Bila plafon biaya berobat KJS sebesar Rp 100 juta tidak cukup, jumlah itu dapat ditambah dengan catatan ada rekomendasi dari tim audit medis di rumah sakit bersangkutan yang menyatakan pasien tersebut memiliki peluang untuk pulih.

"Berapa pun, asal hasil audit medis bisa, akan kita lakukan. Itu kenapa kita akan gunakan online supaya kita bisa langsung cek," ujarnya.

Catatan lain adalah mengenai standar harga biaya obat di rumah swasta. Menurut Basuki, semuanya harus disetarakan dengan satuan harga yang diterapkan PT Askes  sebagai operator yang menyelenggarakan jaminan kesehatan di DKI.

"Semua ada oknumnya, pejabat ada yang maling, rumah sakit ada yang nakal. Maka, harus kita samakan dulu semangatnya supaya kita tahu masalahnya di mana," kata Basuki.