Dinas PU Diminta Tanggung Jawab soal Gorong-gorong

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU) bertanggung jawab atas program-programnya. Hal itu terkait dengan pembuatan gorong-gorong yang tak mampu menampung debit air Jakarta yang tinggi di waktu hujan.

Inggard menyayangkan Dinas PU yang tak berhasil memberikan manfaat terkait penanggulangan banjir. Padahal, anggaran yang digelontorkan untuk membangun gorong-gorong mencapai miliaran rupiah.

"Kenapa PU asal buat gorong-gorong seperti itu? Nah, ini yang harus ditanya, harus tanggung jawab. Uang negara habis, tapi fungsi dan manfaatnya enggak ada," kata Inggard di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (28/12/2012).

Terkait itu, Inggard mendorong pihak eksekutif memberikan sanksi pada Dinas PU, misalnya memberikan sanksi jabatan karena tak berhasil menjalankan programnya.

"Harus ada sanksi dong ketika dia buat proyek, tapi hasilnya enggak maksimal. Dinas PU belanjain uang rakyat jadi harus tanggung jawab," ujarnya.

Kecilnya gorong-gorong di Jakarta ini diketahui ketika Gubernur DKI Joko Widodo masuk langsung ke dalam gorong-gorong di Bundaran HI pada Rabu (26/12/2012). Saat itu, Jokowi tampak sedikit kaget karena diameter gorong-gorong hanya 60 sentimeter.

Menurut Jokowi, gorong-gorong yang kecil itu tak akan mampu menampung debit air, khususnya saat Jakarta diguyur hujan. Untuk itu, Jokowi memiliki ide membuat saluran air raksasa yang ia beri nama deep tunnel. Saluran ini multifungsi dan masih dilakukan kajian untuk merealisasikannya.