Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tangani Kasus Anak Menteri, Keberanian Polisi Diuji

Kompas.com - 02/01/2013, 10:45 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus kecelakaan maut yang melibatkan Rasyid Amirulloh Rajasa (22), anak Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, menjadi ujian bagi Kepolisian dalam penghormatan terhadap asas equality before the law atau persamaan di hadapan hukum. Hal itu dikatakan Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Eva Kusuma Sundari ketika dihubungi, Rabu ( 2/1/2013 ), menyikapi kecelakaan maut di Km 3,5 Tol Jagorawi, Selasa (1/1/2013) pagi.

Mobil BMW X5 jenis SUV yang dikemudikan Rasyid menabrak angkutan umum pelat hitam Daihatsu Luxio. Tabrakan itu mengakibatkan dua orang tewas, yakni Muhammad Harun (1,5) dan Harun (57). Tiga orang lain terluka, yakni Supriyati (35), Enung (30), dan Ripal (8).

Eva mengatakan, memori masyarakat belum hilang terkait penanganan kasus kecelakaan maut di Tugu Tani, Jakarta Pusat, pada Januari 2012 . Afriani Susanti (29), pengemudi mobil Daihatsu Xenia langsung diperiksa seusai menabrak hingga sembilan orang tewas. Sorenya, Kepolisian langsung menetapkan Afriani sebagai tersangka lalu ditahan.

"Yang terbaik bagi polisi adalah menunjukkan SOP standar penanganan agar polisi tidak dikecam diskriminatif dan Hatta tidak dituduh intervensi dalam penegakan hukum," kata politisi PDI Perjuangan itu.

Eva menambahkan, itikad baik dari Hatta terhadap keluarga korban juga tidak bisa menghentikan perkara. Pasalnya, kata dia, telah terjadi kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain seperti diatur dalam Pasal 359 KUHP.

"Jadi, pidana harus jalan terus. Laksanakan penanganan secara adil, transparan, dan akuntabel," pungkas Eva.

Seperti diberitakan, Hatta mengaku akan bertanggungjawab dan terus memberi perhatian lebih kepada keluarga korban. Dia juga berkali-kali menyampaikan permohonan maaf dan duka mendalam atas kecelakaan itu. Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional itu juga sudah menemui keluarga korban.

Hanya saja, Kepolisian maupun Jasa Marga terkesan menutup-nutupi informasi kecelakaan itu.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Insiden BMW Maut di Tol Jagorawi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

    Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

    Nasional
    PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

    PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

    Nasional
    Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

    Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

    Nasional
    KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

    KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

    Nasional
    Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

    Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

    Nasional
    Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

    Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

    Nasional
    Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

    Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

    Nasional
    Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

    Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

    Nasional
    Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

    Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

    Nasional
    Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

    Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

    Nasional
    Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

    Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

    Nasional
    Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

    Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

    Nasional
    Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

    Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

    Nasional
    Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

    Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

    Nasional
    KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

    KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com