Basuki Ancam Copot Kadis Pendidikan DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menunggu laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menyatakan anggaran pendidikan di Ibu Kota paling banyak dikorupsi. Jika terbukti, dia mengancam akan mencopot Kepala Dinas Pendidikan DKI Taufik Yudi Mulyanto.

"Biasanya kan PPATK otomatis melaporkan ke KPK. Itu sudah ranah hukumnya merekalah. Kalau ada indikasi, ya dicopot," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis (3/1/2013).

Dalam kajian periode Semester II tahun 2012, PPATK mendapatkan tiga provinsi yang terbanyak dilaporkan terindikasi transaksi mencurigakan terkait bidang pendidikan. Ketiga provinsi itu ialah DKI Jakarta (58,6 persen), Sumatera Utara (10,7 persen), dan Riau (7,9 persen).

Selain itu, analisis PPATK menunjukkan DKI Jakarta sebagai provinsi yang diduga melakukan penyalahgunaan anggaran di bidang pendidikan dengan jumlah (33,3 persen).

Sumber dana yang disalahgunakan, paling banyak bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 37 persen. Setelah itu, APBD bidang pendidikan (non-BOS/DAK) 19 persen dan dana yang bersumber dari hibah dan BOS yakni 16 persen dan 15 persen.

Adapun modus yang dilakukan mayoritas adalah dengan menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri sebesar 27 persen, menggelapkan uang (11 persen), tidak menyelesaikan proyek (10 persen), proyek fiktif (9 persen), dan pengadaan tanpa tender (7 persen).

Faktor yang menjadi penyebab utama penyalahgunaan APBN/APBD di bidang pendidikan berdasarkan analisis PPATK adalah kewenangan yang besar, kurangnya pengawasan atas mekanisme penggunaan dana, dan kurang transparansi.