Jokowi Bantah DPRD DKI Ganjal Program Unggulannya

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2013 molor. Karena keterlambatan itu, pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mendapat surat teguran dari Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

Dalam pengesahan menjadi APBD 2013, pihak eksekutif mengajukan program-program unggulan yang selanjutnya dibahas, ditindaklanjuti, dan disahkan oleh pihak legislatif, yakni DPRD DKI. Molornya pengesahan APBD 2013 disebut-sebut karena DPRD DKI sengaja mengganjal program-program unggulan yang diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.

"Oh enggak, terganjal apanya? Enggak sama sekali," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Jumat (4/1/2013).

Pembahasan program-program unggulan dalam RAPBD 2013 tersebut, kata dia, tidak menemui kesulitan sama sekali. Satu permasalahannya hanya permasalahan komunikasi antara eksekutif dan legislatif.

"Penjelasan-penjelasan program yang kurang detail lebih didetailkan kembali. Saya kira kita ini memang sudah saling menyadari bahwa kalau hubungan antara legislatif dan eksekutif itu mitra," ujar Jokowi.

Penjelasan antara eksekutif dan legislatif itu merupakan hal yang biasa dan kerap terjadi dalam pembahasan anggaran, terutama pascapergantian kepemimpinan. Oleh karena itu, Jokowi menampik adanya anggapan saling mengganjal, terutama dari pihak legislatif kepada eksekutif.

"Ya biasa toh, ada program yang dikoreksi untuk minta diperjelas dan minta diperbaiki, saya kira tidak ada masalah. Jadi, enggak adalah ganjal-mengganjal. Menurut saya, sangat lancar dan sangat baik kok," tuturnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua memastikan pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2013 akan berlangsung pada 28 Januari 2013. Keterlambatan pengesahan APBD ini adalah untuk mengakomodasi program-program yang dijalankan oleh Jokowi.

"Ini untuk mengakomodasi program dari Gubernur, no problem-lah," kata Inggard.

Menurut Inggard, dalam jangka empat hari mendatang masih dalam tahap pembahasan per komisi. Pihak legislatif, kata dia, juga terus berkoordinasi dengan eksekutif sehingga Pemprov DKI Jakarta bisa menggunakan anggaran rutin untuk kegiatan yang dijalankan pada Januari.

"Eksekutif bisa memakai anggaran rutin sesuai dengan tahun sebelumnya untuk bulan Januari," katanya.