Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketika Nelayan Mengeluh ke Presiden

Kompas.com - 04/01/2013, 14:31 WIB
Sandro Gatra

Penulis

TANGERANG, KOMPAS.com - Para nelayan yang tinggal di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten, mengeluhkan minimnya pasokan solar. Akhirnya, nelayan harus mengeluarkan dana lebih untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) eceran.

Keluhan itu disampaikan nelayan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika melakukan kunjungan kerja, Jumat (4/1/2013).

Ikut dalam kunker Ibu Negara Ny Ani Yudhoyono, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Syarief Hasan, Menteri Pendidikan M Nuh, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto. Ikut pula Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan.

Menurut salah satu pengurus desa setempat, selama ini pasokan solar tak sampai setengah dari kebutuhan bulanan. Akhirnya, nelayan terpaksa membeli solar eceran dengan harga Rp 5.500 per liter.

"Sudah dua tahun diusulkan ditambah tapi sampai sekarang enggak ada," kata salah satu warga.

Presiden mengatakan, distribusi BBM bersubsidi memang diatur lantaran adanya kuota yang ditetapkan pemerintah bersama DPR. Namun, jika memang pasokannya jauh dari kebutuhan, kata Presiden, hal itu akan ditambah.

"BBM memang dijatah oleh DPR, sementara rakyat perlu banyak. Insya Allah akan ditambah," kata Presiden. Kepada Presiden, Karen juga berjanji akan menambah pasokan solar untuk perkampungan itu.

Warga juga mengeluhkan tidak adanya pemecah ombak di pinggir pantai. Jika gelombang air laut kencang, perahu yang disandarkan di dermaga berbenturan hingga akhirnya rusak.

Presiden mengatakan, membangun pemecah gelombang membutuhkan biaya yang besar. Meski demikian, dia meminta PU untuk membangun agar warga tenang. "Satu sampai dua bulan lagi akan dicek dan akan dibangun," kata Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com