HTI Tuntut Jokowi Tak Izinkan Pembangunan Kedubes AS

JAKARTA, KOMPAS.com - Ratusan orang yang tergabung dalam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Selasa (8/1/2013), melakukan unjuk rasa di depan Balaikota DKI Jakarta.

Massa HTI menuntut Gubernur DKI Joko Widodo tidak memberi izin pembangunan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat yang terletak tak jauh dari Balaikota.

Tetapi, Jokowi mengatakan belulm mengerti permasalahan yang diajukan HTI, meski perwakilan organisasi itu sudah menjelaskan secara langsung tuntutan mereka kepada mantan Wali Kota Solo itu.

"Iya, tapi saya belum mengerti, gambarnya juga saya belum mengerti," kata Jokowi, di Blok M, Jakarta Selatan.

Jokowi mengaku untuk permasalahan yang dikeluhkan HTI itu, dirinya berpegang kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

"Ya saya belum mengerti. Pegangan saya kan sesuai aturan dan perundang-undangan saja. Kalau ada yang tidak setuju, saya kira kita ini kan berpegang pada prinsip demokrasi," kata Jokowi.

Dalam aksi unjuk rasanya, HTI mendesak Jokowi tidak memberi izin pembangunan Kedubes Amerika Serikat yang rencananya akan diperluas hingga 10 lantai dengan nilai proyek sekitar 450 juta dollar AS (sekitar Rp 4,2 triliun).

HTI menyebut proyek yang akan melibatkan lebih dari 5.000 pekerja itu merupakan bagian dari mata-mata asing yang ingin menguasai Indonesia.

"Jangan jadikan Jakarta ini sebagai pusat imperialisme di Asia, kalau sampai ini dibangun, maka ini akan menjadi Kedubes AS terbesar," ujar Koordinator HTI, Syaifudin Zuhri.

Bahkan, lanjut Zuhri, jika Jokowi tetap mengizinkan pembangunan Kedubes AS tersebut, maka HTI mengancam akan mendatangi lagi Balaikota dan menggelar aksi yang lebih dahsyat untuk menolak rencana pembangunan gedung tersebut.

"Kalau Jokowi mengijinkan pembangunan, berarti Jokowi juga merupakan antek- antek imperialisme," ujarnya.