Pengusaha dan Buruh di Jakarta Menjerit

JAKARTA, KOMPAS.com — Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia DKI Jakarta menjerit menanggapi kenaikan tarif tenaga listrik. Kenaikan tarif tersebut memukul pengusaha karena mereka kini harus menanggung kenaikan upah minimum provinsi sebesar 44 persen dari tahun lalu.

"Anggota kami 90 persen kalangan usaha kecil menengah. Kenaikan tarif ini mengancam kelangsungan usaha UKM sektor garmen, makanan dan minuman, elektronik, otomotif, serta metal. Kenaikan tarif listrik ini menambah beban operasional pengusaha," kata Sarman Simanjorang, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia DKI Jakarta, Rabu (9/1/2013), di Jakarta.

Sarman meminta pemerintah mempertimbangkan kembali kenaikan tarif tenaga listrik, khususnya bagi industri UKM yang memiliki omzet Rp 5 miliar per tahun.

Menurut Sarman, kenaikan tarif tenaga listrik ini akan menurunkan daya saing UKM memasuki Asean Economy Community yang diberlakukan sejak 1 Januari 2015. Di sisi lain, pemerintah ingin memodernisasi peralatan industri UKM. "Hal ini tidak sejalan dengan fakta yang terjadi," katanya.

Menurut dia, kenaikan tarif tenaga listrik dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,8 persen dan pertumbuhan ekonomi Jakarta yang ditargetkan 7 persen tahun ini. Dia menilai, kebijakan pemerintah tidak probisnis dan pengusaha sehingga harus berhadapan dengan kenyataan yang sulit.