Jokowi Setujui Enam Tol dengan Catatan

Jakarta, Kompas - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akhirnya menyatakan setuju dengan pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota, tetapi dengan beberapa catatan. Jokowi menghendaki ruas jalan itu harus bisa dilalui angkutan umum dan bus transjakarta.

Pernyataan itu diungkapkan Jokowi dalam konferensi pers seusai bertemu Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Rabu (9/1), di Jakarta.

”Ada dua kekurangan besar yang jelas sekali terlihat, yaitu kekurangan jalan dan kekurangan transportasi umum. Setelah mendapat penjelasan tadi, jalan tol bisa mengurai macet di sana dan di sini, ada juga jaringan radialnya, saya menangkap (jalan tol) bisa ikut berkontribusi mengurangi macet,” ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, mengatasi kemacetan tidak mungkin hanya dengan satu cara. Tetap ada kebutuhan untuk menambah panjang jalan di Jakarta.

Sebelumnya, sikap Jokowi masih ”abu-abu” jika ditanya pendapatnya soal pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota. Dia belum pernah menyatakan dengan tegas setuju atau tidak atas pembangunan enam ruas jalan tol. Dia hanya menyatakan pro terhadap transportasi publik, bukan kendaraan pribadi.

Enam ruas jalan tol yang akan dibangun itu adalah ruas Semanan-Sunter (17,88 km), Sunter-Bekasi Raya (11 km), Duri Pulo-Kampung Melayu (11,38 km), Ulujami-Tanah Abang (8,27 km), dan Pasar Minggu-Casablanca (9,56 km). Sebagian proyek ini akan dimulai tahun 2013.

Keseluruhan pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota menelan biaya sekitar Rp 42 triliun. Pembangunan dilakukan dengan anggaran dari pemerintah pusat dan dilaksanakan pihak ketiga. Jokowi mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak berkontribusi apa pun dalam pendanaan proyek tersebut.

Pada masa pemerintahan Gubernur Fauzi Bowo, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan surat persetujuan penetapan lokasi pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota sejak 11 April 2012.

Djoko Kirmanto mengatakan, selama ini pihaknya memang belum menerima penolakan secara resmi dari Jokowi atas pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota.

”Tadi kami paparkan soal peran (enam jalan tol), kelayakannya, sistem jaringannya. Kami juga sudah setujui permintaan Pak Jokowi bahwa enam ruas jalan tol itu bisa dilewati angkutan umum,” katanya.

Menurut Djoko, kebutuhan untuk menambah ruas jalan di Jakarta sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan ibu kota negara mana pun di dunia, panjang jalan di Jakarta terlalu kecil sehingga harus ditambah.

Sementara itu, sejumlah kalangan menolak pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota. Menurut mereka, pembangunan jalan tol bukan solusi untuk mengatasi kemacetan dan malah menambah kemacetan baru, terutama di pintu masuk dan keluar jalan tol. Melalui situs Change.org, sekitar 280 orang sudah menandatangani petisi agar pemerintah membatalkan pembangunan enam ruas jalan tol itu.

Country Director Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia Yoga Adiwinarto menyayangkan persetujuan Jokowi atas pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota. ”Jalan tol lebih tepat jika diterapkan di luar kota,” kata Yoga.

Selain melahirkan titik-titik kemacetan baru, keberadaan enam ruas jalan tol dalam kota dinilai juga memperburuk estetika kota. Para pengamat transportasi meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebaiknya lebih fokus menata transportasi. (FRO)