Yoga: Jokowi Harus Fokus ke Transportasi Umum

Kompas.com - 10/01/2013, 21:46 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com -- Country Director Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Yoga Adiwinarto menyayangkan disetujuinya proyek enam ruas tol dalam kota oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Yoga menilai bahwa enam ruas tol ini tidak akan menyelesaikan kemacetan.

"Namun di sisi lain memang posisi Pak Jokowi dilematis, karena beliau tidak dalam posisi mendesain ulang rancangan dari gubernur sebelumnya," kata Yoga saat dihubungi Kompas.com, Kamis (10/1/2013) petang.

Secara khusus ia juga menyayangkan keputusan yang dinilai bertentangan dengan janji awal Jokowi saat kampanye pilgub. Pada masa kampanye, Jokowi memang menyatakan menolak pembangunan tol dalam kota. "Pak Jokowi sebenarnya punya kesempatan untuk memperbaiki sarana angkutan umum, seperti perbaikan metro mini, juga diskusi mengenai MRT dan monorel. Effort Pak Jokowi ini sebenarnya sudah bagus dan tidak bertentangan," ujar Yoga.

Ia pun mengingatkan bahwa pembenahan transportasi umum harus dilakukan secara total serta membutuhkan fokus dari Jokowi. Dengan disetujuinya proyek enam ruas jalan tol ini, otomatis fokus perhatian Jokowi akan semakin terbagi.

"Program perbaikan transportasi kan banyak yang bentuknya, megaproyek seperti perbaikan Transjakarta atau proyek MRT. Dan ini semua harus dikawal terus. Kalau proyek enam ruas jalan tol ini dilepas, Pak Jokowi bisa lebih fokus ke perbaikan transportasi umum dan success rate-nya bisa lebih besar," kata Yoga.

Alasan lain yang dikemukakan Yoga adalah enam ruas jalan tol akan menghilangkan konsep kota yang ramah untuk pejalan kaki. "Sekarang saja untuk menyeberang, pejalan kaki sudah memenuhi kesulitan. Kalau nanti Jakarta isinya jalanan semua, bagaimana dengan pejalan kaki?" kata Yoga.

Selain itu, Yoga beranggapan bahwa gagasan membangun jalan tol untuk mengurangi kemacetan sebenarnya ide yang sudah usang. "Kalau kita lihat di kota-kota besar seperti London atau Paris, mereka fokus ke perbaikan sarana transportasi umum, dibanding membangun jalan tol untuk mengatasi masalah kemacetan," ujarnya.

Karena itulah, Yoga berpendapat bahwa Jokowi tetap harus memprioritaskan perbaikan sarana transportasi massal. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan sarana yang sudah ada seperti Transjakarta dan KRL, karena prosesnya bisa dikendalikan langsung.

"Saya rasa itu yang paling mungkin dilaksanakan dalam waktu dekat dibanding harus menunggu megaproyek yang makan banyak waktu," tandas Yoga.

Menurutnya, proyek monorel, MRT dan pembangunan jalan tol memang berpotensi mengurangi kemacetan. Tapi semuanya baru bisa dirasakan lima tahun mendatang.

"Apalagi dengan adanya mega proyek tersebut juga bisa menimbulkan kemacetan dengan adanya galian atau konstruksi," jelas Yoga.

Yoga juga menilai, prospek akan adanya halte bus kota di enam ruas jalan tol juga mempengaruhi Jokowi dalam menyetujui kelanjutan proyek ini. Hal ini pun tak luput menjadi hal yang dipertanyakan oleh Yoga. Menurutnya, dari beberapa desain, tinggi jalan tolnya antara 12-18 meter.

Halaman:
Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
    EditorFarid Assifa
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

    Terkini Lainnya

    Pimpinan Pansus Wagub DKI Dukung Fraksi Demokrat yang Mau Laporkan Politisi PSI

    Pimpinan Pansus Wagub DKI Dukung Fraksi Demokrat yang Mau Laporkan Politisi PSI

    Megapolitan
    Bicara Politik Uang dalam Pemilihan Wagub DKI, PSI Bingung Fraksi Demokrat yang Tersinggung

    Bicara Politik Uang dalam Pemilihan Wagub DKI, PSI Bingung Fraksi Demokrat yang Tersinggung

    Megapolitan
    Sampaikan Duplik, Jokdri Berkukuh Tak Bersalah dalam Kasus Perusakan Barang Bukti

    Sampaikan Duplik, Jokdri Berkukuh Tak Bersalah dalam Kasus Perusakan Barang Bukti

    Megapolitan
    Depok Uji Coba Pemutaran Lagu di Lampu Merah, Agustus Mendatang

    Depok Uji Coba Pemutaran Lagu di Lampu Merah, Agustus Mendatang

    Megapolitan
    Kasus Usulan Tak Pasang Foto Presiden, Keluarga Tersangka Ajukan Penangguhan Penahanan

    Kasus Usulan Tak Pasang Foto Presiden, Keluarga Tersangka Ajukan Penangguhan Penahanan

    Megapolitan
    SMP Negeri Dadakan Disebut Anak Haram, Disdik Bekasi Sebut Sudah Sesuai Kajian

    SMP Negeri Dadakan Disebut Anak Haram, Disdik Bekasi Sebut Sudah Sesuai Kajian

    Megapolitan
    Ramai Surat Tilang ETLE, Berikut Tarif Resmi Denda Pelanggaran Lalu Lintas

    Ramai Surat Tilang ETLE, Berikut Tarif Resmi Denda Pelanggaran Lalu Lintas

    Megapolitan
    Warga Diimbau Tak Buang Sampah Lagi ke Kali Tegal Amba

    Warga Diimbau Tak Buang Sampah Lagi ke Kali Tegal Amba

    Megapolitan
    Pro Kontra Warga Depok Tanggapi Wacana Pemilik Mobil Harus Punya Garasi

    Pro Kontra Warga Depok Tanggapi Wacana Pemilik Mobil Harus Punya Garasi

    Megapolitan
    Sebuah Mobil Tabrak Separator Busway lalu Terguling di Jalan Jenderal Sudirman

    Sebuah Mobil Tabrak Separator Busway lalu Terguling di Jalan Jenderal Sudirman

    Megapolitan
    10 Anggota PPK Koja dan Cilincing Didakwa 2 Pasal Pelanggaran Pemilu

    10 Anggota PPK Koja dan Cilincing Didakwa 2 Pasal Pelanggaran Pemilu

    Megapolitan
    Politisi PSI: Bukannya Saling Terima Kasih, Malah Melaporkan Saya...

    Politisi PSI: Bukannya Saling Terima Kasih, Malah Melaporkan Saya...

    Megapolitan
    Cerita Dokter Forensik RS Polri Lihat Paru-paru Perokok Berat Saat Autopsi

    Cerita Dokter Forensik RS Polri Lihat Paru-paru Perokok Berat Saat Autopsi

    Megapolitan
    SMP Negeri Bekasi Mendadak Bertambah, Pengelola Sekolah Swasta: Anak Haram!

    SMP Negeri Bekasi Mendadak Bertambah, Pengelola Sekolah Swasta: Anak Haram!

    Megapolitan
    Kata Pengamat, SMP Swasta yang Kekurangan Siswa di Bekasi Sebaiknya Ditutup

    Kata Pengamat, SMP Swasta yang Kekurangan Siswa di Bekasi Sebaiknya Ditutup

    Megapolitan
    Close Ads X