Setujui Jalan Tol, Sikap Jokowi Dinilai Kontraproduktif

Kompas.com - 10/01/2013, 22:18 WIB
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorLaksono Hari W

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akhirnya menyetujui pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota meski dalam kesempatan lain pernah menunjukkan sikap menolak proyek tersebut. Perubahan sikap yang ditunjukkan Jokowi itu dinilai kontraproduktif.

Saat mencalonkan diri sebagai gubernur, Jokowi beberapa kali menyampaikan bahwa pembangunan jalan tol tidak sejalan dengan visinya untuk memberikan akses lalu lintas kepada warga tidak mampu. Namun, setelah mengadakan pertemuan dan mendapat pemaparan dari Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Rabu (9/1/2013), Jokowi akhirnya menyetujui pembangunan jalan bebas hambatan itu dengan sejumlah catatan.

Perubahan sikap Jokowi tersebut mendapat sorotan serius dari Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Azas Tigor Nainggolan. Ia mengatakan, sikap Jokowi terasa kontraproduktif karena sebelum ini Jokowi selalu menyatakan mendukung pembangunan transportasi publik dibandingkan pembangunan jalan tol yang akan mengakomodasi kepentingan pemilik kendaraan pribadi.

"Kami menyayangkan Pak Jokowi tidak bisa menolak proyek tersebut. Sikapnya kontraproduktif. Padahal, beliau selalu mengatakan konsen angkutan umum daripada pembangunan ruas jalan tol yang bisa membuat masyarakat ingin memiliki kendaraan pribadi," kata Azas Tigor saat dihubungi Kompas.com, Kamis (10/1/2013).


Azas Tigor menuturkan, dalam pertemuannya dengan Jokowi pada 28 Desember 2012 di Balaikota, Jokowi sudah menyatakan bahwa dia akan menolak proyek pembangunan jalan tol karena tidak memecahkan masalah dan dia tidak mendukung. Jokowi lebih mengedepankan pengadaan sarana transportasi massal berikut jalur transportasinya.

"Dalam pertemuan di Balaikota pada 28 Desember 2012 dengan DTKJ, Pak Jokowi paham betul bahwa membangun jalan tol tidak akan menyelesaikan masalah kemacetan. Pak Jokowi ada mengatakan, 'Saya menolak kok proyek jalan tol. Saya lebih mempertahankan pembangunan angkutan umum'," ujar Azas Tigor.

Azas Tigor secara tegas menolak sikap Jokowi karena, menurutnya, tidak ada proyek yang mengedepankan jalan tol di kota-kota besar dunia, tetapi justru mendorong pembangunan transportasi massal. "Tren internasional itu membangun angkutan umum, bukan jalan tol," ujarnya.

Jokowi menyetujui proyek dari Kementerian PU itu dengan sejumlah syarat, yaitu jalan tol tersebut dapat terintegrasi dengan transportasi umum, misalnya bus transjakarta. Selain itu, setelah mendapat pemaparan dari Djoko Kirmanto, Jokowi menyadari bahwa keenam ruas jalan tol itu akan memberi manfaat mengurangi kemacetan.

Baca tentang


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Keberangkatan KRL Rute Bekasi Ditambah Lagi Setelah Perubahan Jadwal Bikin Penumpang Menumpuk di Stasiun

    Keberangkatan KRL Rute Bekasi Ditambah Lagi Setelah Perubahan Jadwal Bikin Penumpang Menumpuk di Stasiun

    Megapolitan
    Tunggak Pajak 4 Tahun, Mobil Bergambar Macan Juga Kelabui Petugas dengan Pelat Nomor Palsu

    Tunggak Pajak 4 Tahun, Mobil Bergambar Macan Juga Kelabui Petugas dengan Pelat Nomor Palsu

    Megapolitan
    Sumber Api yang Bakar 4 Lantai di Mal Lokasari Berasal dari Bekas Diskotek Miles

    Sumber Api yang Bakar 4 Lantai di Mal Lokasari Berasal dari Bekas Diskotek Miles

    Megapolitan
    Masih Ada 168 Mobil Mewah Lagi yang Belum Bayar Pajak di Jakarta Utara

    Masih Ada 168 Mobil Mewah Lagi yang Belum Bayar Pajak di Jakarta Utara

    Megapolitan
    Setelah Putri Ma'ruf Amin, Benyamin Juga Kembalikan Formulir Penjaringan ke Hanura

    Setelah Putri Ma'ruf Amin, Benyamin Juga Kembalikan Formulir Penjaringan ke Hanura

    Megapolitan
    Kesadaran PNS Jakarta Timur Dinilai Masih Kurang soal Larangan Bawa Kendaraan Tiap Jumat Pekan Pertama

    Kesadaran PNS Jakarta Timur Dinilai Masih Kurang soal Larangan Bawa Kendaraan Tiap Jumat Pekan Pertama

    Megapolitan
    Komisi D DPRD DKI Duga Ada Anggaran Ganda untuk Pembangunan LRT Jakarta

    Komisi D DPRD DKI Duga Ada Anggaran Ganda untuk Pembangunan LRT Jakarta

    Megapolitan
    Malam Ini hingga Besok, Wilayah Kalideres dan Pegadungan Alami Gangguan Suplai Air

    Malam Ini hingga Besok, Wilayah Kalideres dan Pegadungan Alami Gangguan Suplai Air

    Megapolitan
    19 Mobil Mewah di Apartemen Regata Dipasangi Stiker Belum Bayar Pajak

    19 Mobil Mewah di Apartemen Regata Dipasangi Stiker Belum Bayar Pajak

    Megapolitan
    Ruang UKM di Universitas Pancasila Masih Digunakan Pascapenggerebekan

    Ruang UKM di Universitas Pancasila Masih Digunakan Pascapenggerebekan

    Megapolitan
    Tol Serpong-Cinere Ditargetkan Beroperasi Tahun Depan, Airin: Semoga Tercapai Target

    Tol Serpong-Cinere Ditargetkan Beroperasi Tahun Depan, Airin: Semoga Tercapai Target

    Megapolitan
    Mahasiswa Universitas Pancasila Klaim Tidak Tahu soal Keberadaan Ganja 80 Kg di Ruang UKM

    Mahasiswa Universitas Pancasila Klaim Tidak Tahu soal Keberadaan Ganja 80 Kg di Ruang UKM

    Megapolitan
    Parkir Liar Menjamur di Luar Kantor Wali Kota Jakarta Timur Tiap Jumat Awal Bulan

    Parkir Liar Menjamur di Luar Kantor Wali Kota Jakarta Timur Tiap Jumat Awal Bulan

    Megapolitan
    PT MRT Siap jika Ditugaskan Mengerjakan Proyek Perpanjangan Rute hingga Tangsel

    PT MRT Siap jika Ditugaskan Mengerjakan Proyek Perpanjangan Rute hingga Tangsel

    Megapolitan
    Jakpro Siap Diaudit Terkait Tudingan Penyelundupan Kebijakan karena Banjir Proyek

    Jakpro Siap Diaudit Terkait Tudingan Penyelundupan Kebijakan karena Banjir Proyek

    Megapolitan
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X