Setujui Jalan Tol, Sikap Jokowi Dinilai Kontraproduktif

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akhirnya menyetujui pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota meski dalam kesempatan lain pernah menunjukkan sikap menolak proyek tersebut. Perubahan sikap yang ditunjukkan Jokowi itu dinilai kontraproduktif.

Saat mencalonkan diri sebagai gubernur, Jokowi beberapa kali menyampaikan bahwa pembangunan jalan tol tidak sejalan dengan visinya untuk memberikan akses lalu lintas kepada warga tidak mampu. Namun, setelah mengadakan pertemuan dan mendapat pemaparan dari Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Rabu (9/1/2013), Jokowi akhirnya menyetujui pembangunan jalan bebas hambatan itu dengan sejumlah catatan.

Perubahan sikap Jokowi tersebut mendapat sorotan serius dari Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Azas Tigor Nainggolan. Ia mengatakan, sikap Jokowi terasa kontraproduktif karena sebelum ini Jokowi selalu menyatakan mendukung pembangunan transportasi publik dibandingkan pembangunan jalan tol yang akan mengakomodasi kepentingan pemilik kendaraan pribadi.

"Kami menyayangkan Pak Jokowi tidak bisa menolak proyek tersebut. Sikapnya kontraproduktif. Padahal, beliau selalu mengatakan konsen angkutan umum daripada pembangunan ruas jalan tol yang bisa membuat masyarakat ingin memiliki kendaraan pribadi," kata Azas Tigor saat dihubungi Kompas.com, Kamis (10/1/2013).

Azas Tigor menuturkan, dalam pertemuannya dengan Jokowi pada 28 Desember 2012 di Balaikota, Jokowi sudah menyatakan bahwa dia akan menolak proyek pembangunan jalan tol karena tidak memecahkan masalah dan dia tidak mendukung. Jokowi lebih mengedepankan pengadaan sarana transportasi massal berikut jalur transportasinya.

"Dalam pertemuan di Balaikota pada 28 Desember 2012 dengan DTKJ, Pak Jokowi paham betul bahwa membangun jalan tol tidak akan menyelesaikan masalah kemacetan. Pak Jokowi ada mengatakan, 'Saya menolak kok proyek jalan tol. Saya lebih mempertahankan pembangunan angkutan umum'," ujar Azas Tigor.

Azas Tigor secara tegas menolak sikap Jokowi karena, menurutnya, tidak ada proyek yang mengedepankan jalan tol di kota-kota besar dunia, tetapi justru mendorong pembangunan transportasi massal. "Tren internasional itu membangun angkutan umum, bukan jalan tol," ujarnya.

Jokowi menyetujui proyek dari Kementerian PU itu dengan sejumlah syarat, yaitu jalan tol tersebut dapat terintegrasi dengan transportasi umum, misalnya bus transjakarta. Selain itu, setelah mendapat pemaparan dari Djoko Kirmanto, Jokowi menyadari bahwa keenam ruas jalan tol itu akan memberi manfaat mengurangi kemacetan.