Jokowi Dikritik soal Tol

Jakarta, Kompas - Keputusan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengenai persetujuan pembangunan enam ruas jalan tol menuai kritik. Keputusan ini bertentangan dengan program pemerintah tentang penghematan bahan bakar minyak.

Meskipun persetujuan ini dimaksudkan untuk memaksimalkan jalan tol sebagai jalur angkutan massal, kata Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi Darmaningtyas, Kamis (10/1), di Jakarta, hal itu tidak mungkin.

Alasan Darmaningtyas, jalan tol itu hanya bisa dilewati, tetapi tidak bisa digunakan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Bahkan, yang terjadi bisa sebaliknya, keputusan persetujuan enam jalan tol tersebut berdampak pada semakin parahnya kemacetan di Ibu Kota.

”Ini kekonyolan yang harus ditolak demi kepentingan warga Jakarta,” katanya.

Prioritas bus transjakarta

Menanggapi pendapat tersebut, Joko Widodo mengatakan, secara bertahap angkutan umum bisa melintas di enam ruas jalan tol dalam kota yang akan dibangun. Pada tahap pertama, baru bus transjakarta yang diperbolehkan melintas di jalan tol.

”Dari desain yang saya lihat kemarin di Kementerian Pekerjaan Umum, akan ada halte bus transjakarta di jalan tol itu. Itulah sebabnya saya setuju karena bus transjakarta layang bisa masuk ke ruas tol,” kata Jokowi di Balaikota.

Di enam ruas jalan tol dalam kota itu juga akan dibuat jalur khusus untuk transjakarta dan angkutan umum lainnya, sekaligus sarana penunjangnya. Pada tahap berikutnya, angkutan umum lain diperbolehkan melintas di enam ruas jalan tol itu.

Syaratnya, angkutan itu harus diperbaiki dan memenuhi standar keamanan dan kenyamanan seperti layaknya bus transjakarta. ”Nanti pelan-pelan kita tata dulu, ya kopaja, ya metromini, supaya bisa juga melintas di jalan itu,” kata Jokowi.

Detail kajian analisis mengenai dampak lingkungan pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota ada di Kementerian Pekerjaan Umum. Enam ruas jalan tol yang akan dibangun adalah ruas Semanan-Sunter (17,88 km), Sunter-Bekasi Raya (11 km), Duri Pulo-Kampung Melayu (11,38 km), Ulujami-Tanah Abang (8,27 km), dan Pasar Minggu-Casablanca (9,56 km).

Proyek itu diprakarsai Jakarta Tollroad Development dengan dana Rp 42 triliun yang seluruhnya ditanggung pemerintah pusat. Pembangunan yang dimulai tahun 2013 ini diperkirakan selesai tahun 2022.

Berdasarkan studi Institute for Transportation and Development Policy, pembangunan jalan tol di dalam kota dianggap sebagai ide usang di negara-negara maju. Jalan tol didesain untuk kendaraan yang lebih besar dan tidak bisa memindahkan orang seefektif jalan non-tol di dalam kota untuk melayani jarak pendek. (ndy/fro)