Nirwono Joga: Jokowi Tak Tahan Tekanan Pusat

JAKARTA, KOMPAS.com — Langkah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk melanjutkan megaproyek enam tol dalam kota yang telah digagas sejak kepemimpinan Gubernur DKI Sutiyoso menimbulkan pro dan kontra. Tak sedikit yang mendukung langkahnya tersebut. Namun, tidak sedikit pula yang menyesalkan kebijakan Jokowi yang selama ini dikenal pro rakyat dan dapat tercoreng dengan langkahnya menyetujui enam tol dalam kota yang diyakini menjadi pintu masuk bagi kendaraan pribadi.

Pengamat perkotaan asal Universitas Trisakti, Nirwono Joga, mengaku sangat menyesalkan langkah yang diambil mantan Wali Kota Solo tersebut. Bahkan, dia menyebut Jokowi tidak tahan terhadap tekanan pemerintah pusat.

Seperti diberitakan sebelumnya, Jokowi mengambil keputusan untuk melanjutkan enam tol dalam kota setelah mendapatkan pemaparan dari Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto. "Inkonsistensinya yang harus digarisbawahi. Itu berarti dia tidak tahan tekanan pusat karena intervensi pusat kelihatan sekali," kata Nirwono kepada Kompas.com, Jumat (11/1/2013).

Nirwono mengatakan, tidak ada jaminan kuat untuk mengurai kemacetan Ibu Kota melalui langkah pembangunan enam tol dalam kota. Enam tol dalam kota tersebut, kata Nirwono, hanya memunculkan ruas jalan dan titik kemacetan yang baru lagi. Secara teknis, enam tol dalam kota hanya akan membuat visual tata kota menjadi tidak bagus dan hanya akan efektif selama dua-tiga tahun.

"Memang pokok persoalan kita itu transportasi massal. Dengan adanya proyek ini, kebijakannya sangat bertentangan dengan transportasi massal," katanya.

Nirwono memaparkan, proyek tol layang tersebut selain membahayakan juga belum terkonsep secara jelas di mana tempat pemberhentian atau halte apabila transportasi massal boleh melintas di ruas tol itu, selain itu juga dinilai jauh dari kota yang humanis.

"Satu hal yang pasti, belum ada kasus kemacetan di negara mana pun yang diselesaikan karena pembangunan tol. Ini sama saja seperti mematikan kompor pakai bensin," ujarnya.

Nirwono memberi contoh tol dalam kota di Seoul, Boston, dan Chicago saja sudah dirobohkan. Mengapa Jakarta justru akan membangun tol dalam kota baru? Selain tidak ada jaminan mengurai kemacetan, Nirwono juga mempertanyakan upaya penambahan armada transportasi massal dari Pemprov DKI, koridor busway yang rencananya akan dibangun di tol, dan standar minimum pengamanan bagi para penumpang yang melintasi tol layang tersebut.

"Menurut saya, lebih baik Jokowi tawarkan ke publik dengan uang Rp 42 triliun yang dianggarkan untuk enam tol itu lebih baik dibuat untuk mengoptimalkan transportasi massal, ruas pejalan kaki, ruas jalan sepeda, dan lainnya, itu sudah lebih dari cukup," ujarnya.

Seperti diketahui, pembangunan enam tol dibagi empat tahap yang rencananya selesai pada 2022. Tahap pertama, ruas Semanan-Sunter sepanjang 17,88 kilometer dengan nilai investasi Rp 9,76 triliun dan Koridor Sunter-Bekasi Raya sepanjang 11 kilometer senilai Rp 7,37 triliun.

Tahap kedua, Duri Pulo-Kampung Melayu sepanjang 11,38 kilometer dengan nilai investasi Rp 5,96 triliun dan Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,65 kilometer senilai Rp 6,95 triliun.

Tahap ketiga, koridor Ulujami-Tanah Abang dengan panjang 8,27 kilometer dan nilai investasi Rp 4,25 triliun. Tahap terakhir adalah Pasar Minggu-Casablanca sepanjang 9,56 kilometer dengan investasi Rp 5,71 triliun.

Jika sudah selesai, keenam ruas tol itu akan menjadi satu dengan tol lingkar luar milik PT Jakarta Tollroad Development, tetapi tarifnya akan terpisah dengan tol lingkar luar.

Saat ditemui seusai pertemuan tertutup dengan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Jokowi meyakini proyek itu dapat memberikan kontribusi untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. "Tadi sudah dirapatkan bahwa akan mengurangi macet, lingkar jaringan dan radial, saya menangkap itu ada kontribusi untuk mengurangi kemacetan," kata Jokowi, di Kementerian PU, Jakarta, Rabu (9/1/2013).

Berita terkait, baca:

100 HARI JOKOWI-BASUKI