Jokowi Akan Gelar "Public Hearing" Pembangunan Enam Ruas Tol

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi akan menggelar public hearing terkait keputusannya meneruskan proyek pembangunan enam ruas tol baru di Jakarta.

Ia berjanji akan mengundang semua pakar dan pengamat, terutama yang selama ini protes terhadap kebijakan pembangunan enam ruas tol tersebut.

Jokowi mengatakan, ia memang menyetujui agar proyek tersebut diteruskan, namun dengan tiga syarat. tanpa dipenuhinya ketiga syarat tersebut, Jokowi akan menolaknya.

"Jadi, pertama harus bisa dilintasi oleh transportasi massal, amdal lalu lintasnya harus oke, dan pintu-pintunya tidak terlalu banyak yang bisa menyebabkan kemacetan. Jadi kalau ketiganya tidak masuk, ya saya bilang sorry," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Jumat (11/1/2013).

Menurutnya, pembangunan enam ruas jalan tol memang harus dilihat secara rinci. Artinya, kalau penggunaan enam ruas jalan tol tersebut hanya untuk kendaraan pribadi saja, maka ia akan mencabut izin yang telah diberikannya.

"Kalau hanya digunakan untuk mobil pribadi saja, ya tidak boleh. Kemarin saya setujui karena boleh dilintasi oleh transportasi massal. Jalan tol itu harus memuat transportasi massal umum, seperti Kopaja AC dan Bus Transjakarta," ujarnya.

Untuk tahap pertama, ada dua ruas jalan tol yang menjadi prioritas. Yaitu ruas jalan tol antar kota dan ruas jalan tol kota Bekasi ke Tangerang.

"Sekali lagi dengan catatan, transportasi massalnya harus masuk dalam pembangunan dua ruas jalan tol prioritas tersebut," kata Jokowi.

Jokowi juga mengaku belum pernah bertemu dengan konsorsium penggerak jalan tol yaitu PT Jakarta Tollroad Development. Ia baru mendapatkan pemaparan dari Kementerian Pekerjaan Umum terkait proyek tersebut.

"Belum ketemu, saya kan baru dengar dari Kementerian Pekerjaan Umum. Nanti diterangkan lho saya itu setuju dengan catatan. Catatan itu jangan ditutup-tutupi. Sekali lagi catatan jangan ditutup. Kalau perlu kamu block yang gede," ujarnya sambil tertawa.