KPK Tak Tuntas, "Perampokan" untuk Dana Pemilu Akan Kian Subur

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupi didesak mengusut tuntas seluruh kasus korupsi anggaran yang melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya yang penyidikannya belum tuntas. Jika tidak, maka praktik korupsi anggaran untuk modal menghadapi Pemilu 2014 bakal terus terjadi. Hal itu disampaikan Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho dan anggota Komisi III DPR Didi Irawadi Syamsuddin saat diskusi di Jakarta, Sabtu (12/1/2013).

Didi memberi contoh penyidikan kasus korupsi anggaran proyek perguruan tinggi di Kementerian Pendidikan Nasional. KPK jangan hanya berhenti kepada kader Demokrat Angelina Sondakh alias Angie. Menurut Didi, tidak mungkin hanya melibatkan Angie. Dia meyakini ada politisi dari partai lain yang terlibat.

Politisi Demokrat itu menambahkan, hal yang sama juga harus dilakukan terhadap penyidikan perkara korupsi dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID) yang melibatkan politisi Partai Amanat Nasional Wa Ode Nuryati. Selain itu, kasus suap Revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Biaya Arena Menembak PON Riau serta kasus dugaan korupsi di Kementerian Agama.

"Ini belum tuntas semua. Tidak mungkin hanya mereka saja. Bila ada nama lain harus diungkap. Tapi kok seolah-olah tidak terungkap. Ini tugas KPK mengungkap semua," kata Didi.

Emerson mengatakan, tidak tegasnya parpol terhadap kadernya yang melakukan korupsi menjadikan politisi lain tidak jera. Dia memberi contoh sikap Partai Demokrat yang tidak mencopot Angie dari DPR. Saat ini, Angie hanya diberhentikan sementara dari DPR.

"Negara masih menggaji koruptor," kata Emerson.