Jokowi Dinilai Abaikan Keselamatan

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerhati transportasi, Rudy Thehamihardja, menilai, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengabaikan keselamatan ketika menyetujui proyek enam tol dalam kota. Ini terkait dengan diperbolehkannya pengoperasian bus transjakarta di tol tersebut.

"Jalan tol tentu saja didesain untuk dilintasi dengan kecepatan tinggi. Lalu, dengan desain busway yang lebih banyak penumpang berdirinya, di manakah letak keselamatan? Bila bus itu lari 80 kilometer per jam, lalu harus mengerem mendadak, boleh jadi penumpang tumplek lewat kaca depan?" kata Rudy, Senin (14/1/2013) kepada Kompas.

Rudy mengatakan, dari desainnya yang minim gerbang tol, ada saatnya tol itu dapat dilintasi dengan kecepatan tinggi. "Bila mau aman, desain bus dengan demikian sesuai dengan desain bus antarkota antarprovinsi (AKAP)," ujar Rudy.

Di Eropa, misalnya, setiap kursi bus dilengkapi dengan sabuk pengaman. Itu dengan tingkat kedisiplinan dan teknik pengemudi di Eropa yang sangat tinggi, berbeda dengan praktik sopir busway yang pada faktanya sering kali terlibat kecelakaan meski bukan berarti sebagai pemicu kecelakaan.

Dengan tegas, Rudy mengatakan, bila bus diperbolehkan masuk enam tol dalam kota, harus ada jalur steril. "Bila dibangun tiga lajur, ya, satu lajur untuk busway. Bila tidak, sama saja omong kosong karena busway itu pasti terjebak kemacetan," ujarnya.

Rudy menantang Menteri Pekerjaan Umum untuk mengumumkan satu lajur khusus busway di enam tol dalam kota, dilengkapi pembatas, sehingga tidak diserobot kendaraan pribadi. Panjang keseluruhan enam tol dalam kota mencapai 70 kilometer. Artinya, panjang jalur khusus busway di Jakarta pun setara dengan panjang tol.

"Setelah itu, kita baru bicara soal perhitungan bisnisnya, apalah pengoperasian busway bisa berkelanjutan bila masuk enam tol," ujar dia. Kata Rudy, di Amerika Serikat, ada negara bagian yang menetapkan satu lajur khusus bus di jalan raya bebas hambatan.