Normalisasi Kali Terhambat, Jokowi Keluhkan Molornya APBD

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengeluhkan molornya proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di DPRD DKI Jakarta yang menyebabkan rencana normalisasi sejumlah kali terhambat.

Untuk mengatasi permasalahan banjir yang selalu menghampiri Ibu Kota, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memfokuskan untuk melakukan normalisasi tiga kali, yaitu Kali Pesanggrahan, Kali Angke, dan Kali Sunter. Namun, normalisasi itu belum dapat dilaksanakan karena memerlukan pembebasan tanah.

Menurut Jokowi, untuk melaksanakan normalisasi itu, diperlukan pembebasan tanah, yang hingga sampai saat ini belum bisa dilaksanakan karena APBD 2013 yang masih belum diketok.

"Ini proses yang mau kita percepat. Resapan air juga belum dimulai, anggarannya belum diketok oleh dewan. Hal-hal seperti itu yang harus juga kita sampaikan apa adanya kepada masyarakat," kata Jokowi, di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (16/1/2013).

Jokowi memiliki target untuk memasang sumur resapan di titik banjir sampai 10 ribu sumur resapan. Adapun anggaran yang direncanakan Pemprov DKI untuk pengadaan sumur resapan itu adalah sekitar Rp 250 miliar.

Pemprov DKI juga telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 450 miliar khusus untuk pembebasan lahan bagi normalisasi Kali Pesanggrahan, Angke, dan Sunter yang diyakini dapat mengurangi 10 titik banjir.

"Saya enggak hafal, di semua titik ada semuanya. Seingat saya Rp 250 miliar untuk sumur resapannya saja. Untuk normalisasi sungai, yang untuk pembebasan tanahnya kira-kira sudah Rp 450 miliar. Itu baru pembebasan tanahnya saja, belum titiknya. Saya enggak hafal titiknya," kata Jokowi.

Selain itu, melalui kanal banjir, 78 lokasi rawan banjir dapat terkurangi sebanyak 16 lokasi rawan banjir sehingga sisanya tinggal 62 lokasi rawan banjir yang secara bertahap akan ditangani Pemprov DKI. Tiap tahunnya, Jokowi menargetkan untuk mengurangi 8-12 titik rawan banjir.

Untuk normalisasi Kali Pesanggrahan, Angke, dan Sunter, Jokowi akan meminta pemerintah pusat untuk membantu Pemprov DKI agar proyek segera dan cepat terlaksana.

"Kali ini di Kali Pesanggarahan, Kali Angke, Kali Sunter, memang kita harus full dibantu penuh juga oleh pemerintah pusat dan juga kita harus segera bergerak," kata Jokowi.

Di dalam Rancangan APBD 2013, untuk mengatasi banjir di Jakarta, Pemprov DKI telah mengajukan beberapa program sebagai berikut, yaitu pembangunan Kanal Banjir Timur (KBT), penyelesaian pembebasan lahan, serta pembangunan jalan dan saluran pengaman sejajar KBT. Selanjutnya ialah normalisasi sungai dan saluran drainase yang meliputi perbaikan perkuatan tebing melalui pembangunan sheet pile, inventarisasi dan pembebasan lahan, terutama untuk Kali Pesanggrahan, Kali Angke, dan Kali Sunter, pembersihan sampah, serta pengerukan sungai dan saluran di lima wilayah kota DKI dan juga penataan pembangunan situ, waduk, dan tanggul pengaman pantai, yaitu pembangunan embung, pembebasan lahan dan pembangunan waduk, serta pembangunan tanggul pengaman di Pantai Utara Jakarta.