Jokowi Dorong Percepatan Pembangunan Waduk Ciawi

Kompas.com - 16/01/2013, 23:07 WIB
|
EditorLaksono Hari W

JAKARTA, KOMPAS.com - Untuk mengantisipasi banjir yang kerap melanda Ibu Kota, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan berkoordinasi dengan wilayah sekitar, seperti Jawa Barat, Banten, Bogor, Tangerang, dan Depok. Jokowi mengatakan, ia telah menemui Wakil Presiden Boediono untuk meminta agar segala program antisipasi banjir segera dilaksanakan, salah satunya adalah percepatan Waduk Ciawi.

"Yang jelas program-program yang sudah direncanakan, itu tadi saya sudah minta ke Pak Wapres agar semuanya dipercepat. Waduk Ciawi dipercepat, kemudian normalisasi sungai juga dipercepat, sumur (resapan) juga ditambah," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Rabu (16/1/2013) malam.

Melalui koordinasi bersama Boediono, kata Jokowi, ia juga meminta agar dapat langsung memberikan koordinasi kepada pemerintah daerah setempat untuk dapat mempercepat proyek pembangunan antisipasi banjir. Menurut Jokowi, koordinasi itu perlu karena Pemprov DKI tidak memiliki kewenangan sama sekali terkait pembangunan Waduk Ciawi karena tidak berada di wilayah Jakarta.

Jokowi mengatakan siap apabila pemerintah pusat dengan kementerian membuat sebuah forum koordinasi ataupun sharing yang membahas proyek Waduk Ciawi ataupun proyek antisipasi banjir bersama kota lain. "Yang jelas kita siap. Misalnya, Waduk Ciawi nanti dikerjakan dan kita harus sharing, ya kita sharing kalau perlu," ujarnya.

Namun, Jokowi kembali mengingatkan bahwa semua proses pembangunan proyek antisipasi banjir di daerah hulu membutuhkan proses yang sangat lama. Untuk itu, ia meminta warga bersabar menunggu proyek tersebut selesai. "Yang pasti semua daerah sudah siap memberikan dukungan, baik untuk daerah mereka sendiri juga untuk Jakarta. Tapi sekali lagi, ini juga perlu waktu," kata Jokowi.

Proyek pembangunan waduk Ciawi sebenarnya sudah digagas sejak zaman mantan Gubernur DKI Sutiyoso pada tahun 2001. Namun, rencana itu terganjal lantaran tidak mendapatkan persetujuan dari DPRD Bogor. Begitu juga kendala dari Kementerian PU soal biaya pembangunan fisik waduk sebagai tanggung jawab pemerintah pusat lebih mahal. Adapun biaya pembebasan lahan sebagai tanggung jawab Pemprov DKI memang lebih murah karena harga tanah di Ciawi relatif murah. Namun, kini pembangunan Waduk Ciawi sudah menjadi prioritas program pemerintah pusat di bawah Kementerian PU.

Kementerian PU kini tengah mempersiapkan dan mulai menyusun detail engineering design (DED) proyek tersebut. Waduk itu akan menampung sekitar 25 juta meter kubik air Sungai Ciliwung. Dalam masterplan lama, lokasi waduk berada di kawasan Cibogo. Luasnya mencapai 100 hektar dengan kedalaman sekitar 85 meter. Waduk ini disiapkan sebagai lokasi parkir air hujan, jika air di Sungai Ciliwung meluap. Untuk mengantisipasi meluapnya air di waduk itu, Pemprov DKI juga harus membangun sodetan melalui terowongan ke Kali Cisadane.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Aliran Sungai Ciliwung Jakarta Sudah Bersih dari Sampah Banjir

    Aliran Sungai Ciliwung Jakarta Sudah Bersih dari Sampah Banjir

    Megapolitan
    Bentrok Kelompok Pemuda di Tebet, Ada yang Bawa Senjata Tajam

    Bentrok Kelompok Pemuda di Tebet, Ada yang Bawa Senjata Tajam

    Megapolitan
    Bakal Pasangan Calon Tak Dihadirkan saat Penetapan Kandidat Pilkada Tangsel 2020

    Bakal Pasangan Calon Tak Dihadirkan saat Penetapan Kandidat Pilkada Tangsel 2020

    Megapolitan
    Jelang Penetapan Paslon, KPU Tangsel Cek Ulang Keabsahan Syarat Pendaftaran

    Jelang Penetapan Paslon, KPU Tangsel Cek Ulang Keabsahan Syarat Pendaftaran

    Megapolitan
    Panti Pijat yang Ketahuan Buka di Kelapa Gading Tutup Pintu Depan untuk Kelabui Satgas Covid-19

    Panti Pijat yang Ketahuan Buka di Kelapa Gading Tutup Pintu Depan untuk Kelabui Satgas Covid-19

    Megapolitan
    57 Kamera ETLE Dipasang Awasi Pelanggar Jakarta, Ini Titik Lokasinya

    57 Kamera ETLE Dipasang Awasi Pelanggar Jakarta, Ini Titik Lokasinya

    Megapolitan
    Wisma Makara UI Akan Jadi Tempat Isolasi Warga Depok yang Positif Covid-19

    Wisma Makara UI Akan Jadi Tempat Isolasi Warga Depok yang Positif Covid-19

    Megapolitan
    Apindo Sebut Butuh Kesadaran Karyawan untuk Kendalikan Kasus Covid-19 di Kawasan Industri

    Apindo Sebut Butuh Kesadaran Karyawan untuk Kendalikan Kasus Covid-19 di Kawasan Industri

    Megapolitan
    UPDATE 22 September: Tambah 17 Kasus, 137 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Tangsel

    UPDATE 22 September: Tambah 17 Kasus, 137 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Tangsel

    Megapolitan
    Tetap Buka Saat PSBB, Pengelola Panti Pijat Plus-plus di Kelapa Gading Jadi Tersangka

    Tetap Buka Saat PSBB, Pengelola Panti Pijat Plus-plus di Kelapa Gading Jadi Tersangka

    Megapolitan
    Petugas Rapid Test yang Diduga Peras dan Lecehkan Penumpang di Bandara Soetta Jadi Tersangka

    Petugas Rapid Test yang Diduga Peras dan Lecehkan Penumpang di Bandara Soetta Jadi Tersangka

    Megapolitan
    Saat Ditangkap di Tanjung Priok, Pengedar Sabu Sempat Buang Barang Bukti

    Saat Ditangkap di Tanjung Priok, Pengedar Sabu Sempat Buang Barang Bukti

    Megapolitan
    Tak Pakai Masker, 46 Warga Ciracas Dikenakan Sanksi Kerja Sosial dan Denda

    Tak Pakai Masker, 46 Warga Ciracas Dikenakan Sanksi Kerja Sosial dan Denda

    Megapolitan
    UPDATE 22 September: Tambah 1.122 Kasus Covid-19 Jakarta, 1.624 Pasien Meninggal

    UPDATE 22 September: Tambah 1.122 Kasus Covid-19 Jakarta, 1.624 Pasien Meninggal

    Megapolitan
    Angkutan Umum Telat Bayar Denda Saat Operasi Yustisi, Izin Usahanya Akan Dicabut

    Angkutan Umum Telat Bayar Denda Saat Operasi Yustisi, Izin Usahanya Akan Dicabut

    Megapolitan
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X