Pemindahan Pusat Pemerintahan Kembali Diwacanakan

JAKARTA, KOMPAS.com — Banjir yang melumpuhkan aktivitas pemerintahan dan bisnis dua hari terakhir kembali memunculkan wacana perlunya pusat pemerintahan dipindah dari Jakarta. Pemindahan pusat pemerintahan juga dinilai bakal mengurangi dampak kerugian jika banjir kembali menerjang Jakarta.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengungkapkan, kerugian akibat banjir diperkirakan mencapai Rp 1,5 miliar per jam. "Wacana lama yang perlu dikaji adalah pemindahan ibu kota ke daerah baru. Namun, perlu kajian mendalam agar lokasi baru benar-benar mendukung," kata Fadli, Jumat (18/1/2013).

Fadli mencontohkan, Presiden Soekarno pada tahun 1957 pernah menggagas ibu kota dipindahkan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. "Soekarno memandang Jakarta tak akan mampu menampung sekaligus pusat pemerintah dan bisnis. Palangkaraya dipilih selain Kalimantan sebagai pulau terbesar, juga posisinya berada di tengah gugus pulau Indonesia," katanya.

Hal yang sama juga pernah diwacanakan Presiden Soeharto yang berkeinginan memindahkan ibu kota ke Jonggol, Bogor, Jawa Barat. "Ide pemindahan ibu kota ini sangat realistis untuk mengurangi beban aktivitas di Jakarta. Tapi, tentu perlu diteliti untung ruginya," katanya.