Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hatta: Jangan Latah Pindahkan Ibu Kota

Kompas.com - 18/01/2013, 15:55 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa menilai penataan wilayah Jakarta, Bogor, Bekasi, dan Tangerang merupakan langkah yang harus dilakukan segera untuk mengatasi banjir di Jakarta, bukan dengan memindahkan ibu kota negara.

"Kita jangan latah hanya karena banjir kemudian kita berpikir lagi seperti itu," kata Hatta di Istana Negara, Jakarta, Jumat (18/1/2013).

Hatta mengatakan, sudah banyak studi dari akademisi mengenai pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa. Setidaknya, dia sudah menerima tiga studi. Menurut Hatta, semua pemikiran itu tetap harus ditanggapi positif.

Hanya, kata Hatta, pemindahan ibu kota tidak mudah lantaran perlu dipikirkan lokasi, biaya, dan lainnya. Belum lagi perlu dilakukan revisi UU Ibu Kota Negara.

"Maka yang mendesak ini adalah penataan di Jabodetabek secara baik. Persoalan DKI tidak bisa diselesaikan hanya di DKI saja. Harus terlibat Pemprov Banten, Pemrov Jawa Barat," katanya.

Sebelumnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Taufiq Kiemas mengaku kurang optimistis jika berbagai permasalahan di DKI Jakarta, salah satunya banjir, dapat diselesaikan jika penanganannya hanya bersifat konvensional. Menurut Taufiq, perlu langkah fundamental untuk mengatasinya.

"Salah satunya mempertimbangkan kembali dengan sungguh-sungguh opsi memindahkan ibu kota negara ke daerah lain yang memenuhi syarat, baik secara geografis, geopolitik, maupun sosioekonomis," kata Taufiq.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

    Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

    Nasional
    MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

    MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

    Nasional
    Paradoks Sejarah Bengkulu

    Paradoks Sejarah Bengkulu

    Nasional
    Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

    Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

    Nasional
    Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

    Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

    Nasional
    Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

    Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

    Nasional
    Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

    Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

    Nasional
    Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

    Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

    Nasional
    Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

    Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

    Nasional
    Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

    Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

    Nasional
    Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

    Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

    Nasional
    KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

    KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

    Nasional
    Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

    Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

    Nasional
    Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

    Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

    Nasional
    Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

    Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com