APBD Molor, Pertumbuhan Terancam
Banda Aceh, Kompas -
Selain itu, keterlambatan pengesahan RAPBD Aceh dikhawatirkan memperbesar terjadinya korupsi.
Analis anggaran publik dari Jaringan Peduli Anggaran Aceh, Hafidz, Minggu (20/1), mengungkapkan, hampir semua sektor perekonomian di Aceh bergantung pada APBD. Jika pengesahan RAPBD 2013 terlambat, penyaluran dana APBD pun terlambat. Banyak proyek, kegiatan ekonomi, dan belanja pemerintah tertunda.
”Waktu untuk pelaksanaan anggaran juga semakin terbatas dan memengaruhi daya serap. Ini juga akan berdampak terhadap kualitas program dan kegiatan masyarakat,” katanya.
Hingga minggu ketiga Januari 2013, DPR Aceh belum menyelesaikan pembahasan RAPBD. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengesahan APBD selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran. Ini berarti, APBD Aceh 2013 selesai pada November 2012. Keterlambatan ini terjadi sejak tahun 2005.
Hafidz mengungkapkan, keterlambatan APBD Aceh berdampak buruk terhadap pembangunan Aceh. Salah satunya, rendahnya penyerapan anggaran, yang berujung pada pertumbuhan ekonomi. Rata-rata pertumbuhan Aceh hanya 5,3 persen atau di bawah pertumbuhan nasional 6,3 persen tahun 2012. Penyerapan rendah dialami Aceh tahun 2007 dan 2008, yaitu hanya 77,5 persen dan 67,09 persen.
Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh Alfian mengatakan, keterlambatan anggaran berpengaruh terhadap banyaknya proyek yang tidak selesai. ”Kondisi ini rawan korupsi. Banyak proyek yang dilaksanakan dulu, anggarannya menyusul. Ini berpotensi penyelewengan,” kata Alfian.
Pengamat politik Universitas Al Muslim, Bireuen, Arios Nivada, mengatakan, keterlambatan anggaran tidak terlepas adanya tawar-menawar politik kelompok pendukung Zaini Abdullah, yang merasa ikut memenangi pemilihan umum kepala daerah tahun lalu.
Terpopuler
Now Trending
