Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Merasa Tak Ada Masalah dengan DPRD DKI

Kompas.com - 22/01/2013, 20:14 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Joko Widodo membantah sinyalemen bahwa penyebab molornya pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2013 karena tidak harmonisnya hubungan Pemerintah Provinsi dengan DPRD DKI. Ia memastikan, RAPBD akan disahkan menjadi APBD pada 28 Januari 2013.

"Hari ini, RAPBD 2013 diserahkan lagi ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada 28 Januari, APBD 2013 bakal diketok," ujar Jokowi, di Balaikota, Jakarta, Selasa (22/1/2012).

Jokowi mengungkapkan, molornya pengesahan APBD tahun ini karena proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta baru selesai pada pertengahan Oktober 2012.

"Kami bersama dengan Ketua dan anggota Dewan siang malam kerja, lho, mengurus agar bisa disahkannya APBD ini. Jangan dipikir kalau kami hanya tidur kalau malam. Kami juga harus memberikan penjelasan secara rinci. Kalau masalah rukun, rukun banget kami, enggak ada masalah," kata Jokowi.

Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan mengatakan, pihaknya juga berharap APBD DKI dapat disahkan akhir Januari sesuai permintaan Gubernur DKI.

"Ya, kami harapkan sesuai dengan permintaan Pak Gubernur akhir Januari ini bisa kami selesaikan. Ketok palu APBD penetapan 2013, kami harapkan Januari ini," kata Ferrial.

Awalnya, pengajuan APBD 2013 sebesar Rp 46,8 triliun. Namun, karena sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) akan lebih banyak dialokasikan pada awal tahun, total APBD mencapai Rp 49,9 triliun. Silpa 2012 yang semula digunakan sebesar Rp 5,2 triliun kemudian ditambah Rp 3,1 triliun. Jadi, total silpa yang digunakan mencapai Rp 8,3 triliun, sementara total silpa mencapai 9,2 triliun.

"Berarti ada sekitar Rp 900 miliar yang tersisa untuk APBD Perubahan 2013," kata Ferrial.

Jika memerlukan tambahan untuk APBD Perubahan yang hanya tersedia Rp 900 miliar, menurut Ferrial, perlu ada penambahan pendapatan daerah pada tahun ini. "Ya, Pak Gubernur harus menggalakkan penerimaan dari pajak supaya mendapatkan pendapatan untuk APBD Perubahan," ujarnya.  

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com