Pemkot dan Pemkab Bekasi Tidak Siap Hadapi Banjir

BEKASI, KOMPAS.com- Pemerintah Kota Bekasi dan Pemerintah Kabupaten Bekasi dinilai kurang siap menghadapi bencana. Kedua pemda ini, belum memiliki program nyata jangka panjang untuk mencegah bencana serupa di masa datang.

Peralatan dan perlengkapan darurat bencana yang dimilikipun masih kurang. Di Kota Bekasi, misalnya, logistik disiapkan hanya  7 perahu karet, 7 perahu galon, 7 mesin perahu, 36 pelampung, 40 dayung, dan 1 mobil pompa. Sementara personil yang siaga sebanyak 76 Tim Tagana dan 40 petugas unit reaksi cepat.

Padahal, Kota Bekasi terdiri dari  56 kelurahan dan 12 kecamatan.  Selama Januari 2013 ini, daerah Bekasi yang terendam banjir tercatat 49 lokasi di 10 kecamatan.            

"Jumlah logistik pun masih jauh dari ideal," kata anggota DPRD Kota Bekasi Ronny Hermawan, Rabu (23/1/2013). Padahal, banjir merupakan bencana yang bisa diprediksi.

Akibat hujan di kawasan hulu di Kabupaten Bogor ketinggian air yang masuk ke Sungai Cikeas dan Sungai Cileungsi serta Sungai Bekasi sebenarnya bisa diperhitungkan sehingga masyarakat memiliki persiapan untuk evakuasi.            

Nyatanya, lanjut Ronny, Pemerintah Kota Bekasi tidak mengirim sinyal atau pengumuman tentang akan datangnya banjir. Tidak ada evakuasi sebelum banjir datang. Pemeriksaan tanggul Sungai Bekasi ditengarai tidak serius dilaksanakan.

Akibat tidak ada antisipasi itulah, pada Jumat (18/1/2013), empat titik tanggul tanggul Sungai Bekasi jebol sehingga merendam kawasan perumahan di Kota Bekasi.            

"Anggaran bencana cuma Rp 200 juta tetapi untuk pembangunan kompleks kantor wali kota Rp 112 miliar dan stadion Rp 300 miliar," ungkap Ronny.

DPRD juga mengingatkan, daripada pemerintah menganggarkan dana Rp 15 miliar untuk foto udara demi penyusunan program banjir, dana tersebut lebih baik dipakai untuk pembelian peralatan penanganan banjir misalnya perahu karet seharga Rp 30 juta per unit, pelampung seharga Rp 250.000 per buah, dayung, mesin perahu, obat-obatan, stok makanan tahan lama dan cepat saji, dan perbaikan tanggul, kanan, pembuatan tempat sampah, bahkan sumur-sumur resapan.            

Di Kabupaten Bekasi, Kepala Kepolisian Resor Bekasi Kabupaten Komisaris Besar Isnaeni Ujiarto mengatakan, proses penganggaran antara eksekutif dan legislatif jangan menghambat penyaluran bantuan bagi korban banjir.

"Sejauh ini, bantuan yang disalurkan dihimpun dari perusahaan, pribadi, ormas, dan lembaga lain," katanya. Untuk menghadapi bencana, kekuatan polisi yang bisa dikerahkan 60 orang berkualifikasi SAR dan 13 mobil gardan ganda.

"Perahu kami tidak punya tetapi ada bantuan melekat dari Polda Metro Jaya sebanyak satu unit," kata Isnaeni. Namun, ada juga 4 perahu karet milik Detasemen-D Brimob Polda Metro Jaya di Cikarang.            

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi Sahat MBJ Nahor mengakui, ada 12 perahu karet tetapi 3 rusak sehingga yang bisa dioperasikan hanya 9 unit. Kabupaten Bekasi ada 23 kecamatan sehingga logistik peralatan bencana pun masih kurang.