Warga Muara Baru Tegas Menolak Pindah ke Rusun

JAKARTA, KOMPAS.com — Warga Muara Baru, Jakarta Utara, secara tegas menolak tawaran Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk memindahkan warga di lokasi tersebut ke rumah susun.

Misrah (82), korban banjir yang telah menetap selama puluhan tahun di Muara Baru, dengan tegas menolak tawaran yang disampaikan Jokowi. "Tetap enggak mau walaupun diberikan fasilitas apa pun dari Pak Jokowi," kata Misrah kepada Kompas.com di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (24/1/2013).

Seperti sebagian wilayah lain di Jakarta Utara, kawasan Muara Baru dilanda banjir akibat meluapnya Waduk Pluit dan air pasang. Banjir menggenangi permukiman warga hingga ketinggian lebih dari 1 meter. Di rumah Misrah, misalnya, banjir mencapai ketinggian 150 cm, tetapi ia tetap tidak ingin direlokasi ke rumah susun (rusun). "Di sini jualan jamu, jadi enggak bisa ditinggal," ujarnya.

Misrah menuturkan, banjir besar di kawasan Muara Baru baru terjadi dua kali. Pertama banjir besar terjadi pada tahun 1982 dan banjir besar kedua terjadi tahun ini. Ia menilai banjir kali ini merupakan cobaan paling dahsyat yang ia rasakan. Sebelum diterjang banjir pekan lalu, rumah Misrah itu sempat terbakar akibat hubungan arus pendek pada malam perayaan Idul Adha, Oktober tahun lalu. Meski demikian, ia tetap enggan meninggalkan lokasi tersebut.

"Saya sudah puluhan tahun tinggal di sini. Saya tetap enggak mau pindah walaupun yang lain pindah semua," kata Misrah.

Penolakan relokasi juga disampaikan oleh Komar (55) yang sudah menetap di Muara Baru sejak tahun 1984. Menurut dia, besarnya retribusi yang harus ia keluarkan saat menghuni rusun harus dipertimbangkan kembali. Dengan penghasilan dari profesinya sebagai tukang tambal ban, Komar merasakan bahwa retribusi seperti itu pasti akan menyulitkannya, juga warga lain yang senasib dengannya.

"Kalau gratis, ya enggak apa-apa. Namun, kalau bayar, ya saya mendingan di sini saja," kata Komar.

Dengan kondisi itu, ia yakin bahwa tawaran Jokowi itu untuk memindahkan warga ke rusun di Pluit atau Marunda akan ditolak oleh warga. Salah satu alasannya adalah lokasinya yang jauh sekali.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengajak 100 warga di Muara Baru atau sekitar Waduk Pluit untuk mengunjungi Rusun Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Basuki berharap, warga yang tinggal di Muara Baru atau sekitar Waduk Pluit mau direlokasi ke rusun agar banjir besar di lokasi tersebut tak terulang kembali. Selain Rusun Marunda, Pemprov DKI Jakarta juga menyediakan Rusun Pulogebang dan Rusun Pegadungan untuk warga korban banjir.

"Bapak-ibu tidak boleh membuat rumah di pinggiran Waduk Pluit karena sudah kita alami bersama, Waduk Pluit jadi sempit, lumpuh, dan air jadi naik. Jadi, ini yang kami tawarkan kepada bapak-ibu, ikut saja kita lihat seperti apa. Di Muara Baru sewa juga, kan? Jadi, kalau yang mau punya rumah, silahkan ikut saja ke Marunda. Namun, kalau enggak mau, kembali saja ke rumah, tapi tanggung jawab sendiri," kata Basuki beberapa waktu lalu.

Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta Novizal mengatakan telah menyiapkan seribu unit tempat tinggal di sejumlah rusun, yakni 500 unit di Rusun Marunda, 300 unit di Rusun Pulogebang, dan 200 unit di Rusun Bumi Elok. Di situlah para warga korban banjir akan direlokasi dari tempat tinggalnya sekarang.

"Kami telah siapkan 1.000 unit untuk warga, tetapi saya belum tahu berapa jumlah KK-nya. Sebagian besar siap dipakai karena sudah terpasang listrik dan air. Rusun ini lebih bagus daripada rumah sebelumnya. Sistemnya, biasanya, kan, kami data dulu, baru diverifikasi dan masuk. Sekarang kami masuk sambil didata," kata Novizal.