Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

APBD Belum Disahkan, Jokowi Sulit Atasi Masalah Jakarta

Kompas.com - 25/01/2013, 13:54 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo merasa kesulitan melaksanakan program-program penanganan masalah Ibu Kota, termasuk banjir. Hal ini terjadi karena Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2013 masih belum disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Hari ini Jokowi mendapat pertanyaan dari wartawan terkait kabar adanya tanggul yang tenggelam di pesisir pantai utara Jakarta. Mendengar pertanyaan itu, Jokowi menyatakan belum bisa berbuat apa-apa karena APBD DKI belum disahkan hingga hari ini. "Kan memang harus di-sheet pile (tanggul penguat), ini kan dalam proses. Nanti kalau hujannya agak reda, bisa masuk, dan ini kan juga menunggu APBD diketuk," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Jumat (25/1/2013).

Menurut Jokowi, proses perbaikan itu membutuhkan waktu dan biaya sangat besar. Ia mencontohkan, saat tanggul di Jalan Latuharhary jebol, proses perbaikan tanggul dan perlengkapannya menggunakan bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan swasta. "Kesulitan saya itu karena APBD-nya belum diketuk. Ditanya terus masalah tanggul, duitnya dari mana? Seperti tanggul Latuharhary jebol kemarin, itu dananya dari bantuan-bantuan," ujarnya.

Akibat masalah tersebut, Jokowi belum dapat melaksanakan program normalisasi dan pembuatan sumur resapan. Jokowi menargetkan 10.000 sumur resapan di berbagai lokasi rawan banjir. Anggaran untuk pengadaan sumur resapan itu sekitar Rp 250 miliar. Pemprov DKI juga telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 450 miliar untuk pembebasan lahan yang mendukung normalisasi Kali Pesanggrahan, Angke, dan Sunter. Normalisasi di tiga sungai itu diyakini dapat mengurangi 10 lokasi banjir di Ibu Kota.

Dalam Rancangan APBD 2013, Pemprov DKI telah mengajukan beberapa program untuk mengatasi banjir di Jakarta. Program itu meliputi penyelesaian pembebasan lahan serta pembangunan jalan dan saluran pengaman sejajar Kanal Banjir Timur (KBT). Program lainnya adalah normalisasi sungai dan saluran drainase, yang meliputi perbaikan perkuatan tebing melalui pembangunan sheet pile, inventarisasi, dan pembebasan lahan untuk Kali Pesanggrahan, Kali Angke, dan Kali Sunter. Program normalisasi kali juga meliputi pembersihan sampah serta pengerukan sungai dan saluran di lima wilayah Ibu Kota. Pemprov DKI juga merencanakan penataan pembangunan situ, waduk, dan tanggul pengaman pantai, yaitu pembangunan embung, pembebasan lahan dan pembangunan waduk, serta pembangunan tanggul pengaman di pantai utara Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com