Pemprov DKI Sediakan Tiga Rusun bagi Warga Bantaran Sungai

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan tiga rumah susun sewa huni bagi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. Pemprov DKI Jakarta menyatakan akan mengandalkan kerelaan warga untuk meninggalkan wilayah yang rawan banjir demi kenyamanan mereka sendiri.

"Kami menyiapkan tiga rusun untuk para korban banjir, Rusun Marunda, Rusun Pulo Gebang, dan Rusun Pinus Elok (Cakung)," terang Novrizal, Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta kepada Kompas.com, Jumat (25/1/2013).

Total unit yang disediakan Dinas Perumahan DKI Jakarta di tiga lokasi tersebut mencapai 1.000 unit. Sebagian besar di antaranya sudah dilengkapi fasilitas dasar, pasokan air, listrik, dan gas. Novrizal mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan melakukan pemaksaan dalam relokasi warga. Sesuai pendekatan Gubernur Joko Widodo, relokasi akan dilakukan berdasarkan kerelaan warga, termasuk untuk warga yang berdiam di Waduk Pluit, Penjaringan.

"Kami bukan memindahkan warga. Kami menyediakan pemukiman yang layak untuk warga. Jadi, semuanya tergantung kesadaran dan kerelaan mereka," ujar Novrizal.

Ia menjelaskan, penataan permukiman bisa bersumbangsih dalam mengatasi masalah banjir. Selain masalah normalisasi bantaran sungai yang diokupasi warga, Novrizal mencontohkan, warga yang mendiami Waduk Pluit. Luas waduk yang sebenarnya sekitar 80 hektar telah berkurang akibat kehadiran warga yang membangun permukiman di atas waduk. Hunian warga telah menyita sekitar 20 hektar luas waduk yang sebenarnya difungsikan untuk menampung air dan mengendalikan banjir.

"Waduk yang sebelumnya 80 hektar sekarang sudah jauh berkurang. Kedalaman air juga susut akibat menjadi hunian warga," sambung Novrizal.

Untuk menunjang program penataan permukiman, Dinas Perumahan DKI Jakarta pun sudah menganggarkan dana untuk pembangunan lima rusun baru di Jakarta pada tahun ini. Bantuan juga datang dari pemerintah pusat, yang akan membangun satu rusun baru.

"Sistemnya masih sewa huni. Untuk yang dari pusat, setelah selesai akan diserahkan ke kami untuk pengelolaannya," pungkas Novrizal.