Jokowi Klaim Rusun Marunda Antre Peminat

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo senang karena pemerintah Provinsi DKI berhasil menghidupkan kembali Rumah Susun Marunda, Jakarta Utara. Menurut Jokowi, upaya tersebut dapat membuat hunian di rusun itu penuh dan upaya normalisasi Waduk Pluit dapat dipercepat.

"Wah, yang antre buat Rusun Marunda itu banyak sekali. Siapa yang bilang kemarin enggak ada yang mau masuk? Yang antre banyak," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Selasa (29/1/2013).

Jokowi pun berjanji akan turun lagi ke Rusun Marunda untuk mengajak warga, terutama yang berada di lingkungan Waduk Pluit, agar mau direlokasi ke Rusun Marunda. Jokowi mengatakan, saat ini tujuh blok hunian di rusun tersebut sudah ditempati. "Kita mau turun lagi supaya Rusun Marunda segera penuh semuanya yang 19 blok," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama juga mengatakan bahwa warga sudah mau pindah ke Rusun Marunda. Kebanyakan dari mereka sudah tidak ingin terendam oleh pasang air laut pasang. "Kalau soal isinya, kan bertahap, yang mau duluan sebatas yang kita dapat. Kita sudah dapat 200 unit yang diisi full furnished," kata Basuki.

Basuki mengatakan, sejauh ini ia selalu menunggu di Rusun Marunda. Dari aktivitasnya itu, ia menerima banyak keluhan dari warga. Keluhan itu antara lain warga yang mendaftar, tetapi ditolak oleh oknum pemerintah Provinsi DKI dengan alasan sudah penuh. "Orangtua, orang miskin, janda-janda, sudah daftar dari tahun 2011 enggak pernah diladeni, alasannya penuh. Kan isu, selalu ada yang bilang Rusun Marunda tidak ada yang mau. Siapa bilang tidak ada yang mau? Yang benar itu kurang banyak," kata Basuki.

Pemprov DKI menggunakan Rusun Marunda untuk menampung warga yang pindah dari lokasi lain. Tahap pertama proses pemindahan terbuka untuk 240 kepala keluarga (KK) warga Pluit. Namun, hingga Rabu (23/1/2013), baru 67 KK atau sekitar 234 jiwa yang pindah menempati kamar-kamar di rusun itu. Warga yang tinggal di bantaran Waduk Pluit tercatat sebanyak 7.000 KK atau sekitar 17.000 jiwa.

Pemprov DKI telah mengisi kamar-kamar di rusun itu dengan berbagai fasilitas rumah tangga. Di dalam setiap unit rumah, telah disediakan televisi 19 inci, dua kasur beserta bantal dan seprai, satu set meja dan kursi, kulkas, kompor beserta tabung elpiji, seperangkat gelas dan piring, peralatan mandi, serta beras dan sayur. Tidak hanya itu, Pemprov DKI juga membebaskan biaya sewa pada bulan pertama sebesar Rp 371.000 dan biaya listrik Rp 200.000. Namun, pada bulan kedua, warga harus membayar maksimal sebesar Rp 571.000 per bulan untuk biaya sewa dan biaya listrik.