Basuki Gandeng Swasta Lengkapi Fasilitas Rusun Marunda

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menepati janjinya menggalang bantuan dari swasta untuk membantu mengisi fasilitas di rumah susun (rusun) Marunda, Jakarta Utara. Hal itu ia lakukan setelah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memutuskan bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak dapat menggunakan dana cadangan untuk melengkapi fasilitas di rusun tersebut.

Basuki menjelaskan, ia baru saja menerima bantuan senilai Rp 1,2 miliar dari Yayasan Bakti Barito. Uang sejumlah itu akan dibelanjakan berbagai furnitur untuk 200 unit Rusun Marunda. "Ini bukan cuma fasilitas, tapi mengubah perilaku, mendorong orang Jakarta untuk hidup lebih baik. Makan di meja makan, tidur di kasur yang layak," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (29/1/2013).

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta memberikan fasilitas terbaik bagi warga korban banjir yang mau mengungsi ke Rusun Marunda. Meski sedikit terganjal, ia mencoba mencari solusi lain dengan merangkul swasta untuk ikut andil di dalamnya melalui program corporate social responsibillity (CSR).

Dalam rencana itu, warga korban banjir akan diberi fasilitas komplet mulai dari kasur, pakaian, lemari, televisi, dan kulkas. Fasilitas tersebut hanya diberikan cuma-cuma selama masa pengungsian. Akan tetapi, BPKP tak mengizinkan sehingga Pemprov DKI tak memiliki hak untuk memenuhi fasilitas-fasilitas itu dengan menggunakan dana cadangan yang jumlahnya sekitar Rp 850 miliar.

"BPKP kan tidak mengizinkan, maka saya coba kontak beberapa perusahaan dan ini dapat. Saya harap yang lain bisa tergerak," ujar Basuki.

Dengan stimulan berupa perabot tambahan di dalam rusun, warga yang saat ini bermukim di kawasan Waduk Pluit diharapkan tidak ragu untuk meninggalkan lokasi tersebut dan pindah ke dalam rusun. Setelah warga pindah, Pemprov DKI akan menormalisasi wadut tersebut.