Kompas.com - 29/01/2013, 20:59 WIB
|
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com - Zat katinon derivatif yang ditemukan pada 14 kapsul di kediaman Raffi Ahmad saat penggerebekan, Minggu (27/1/2013) diupayakan masuk ke dalam undang-undang.

Zat itu diketahui tak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kepala Humas BNN, Komisaris Besar Sumirat Dwiyanto mengungkapkan, untuk kali ini pihaknya akan melakukan koordinasi dengan sejumlah instansi untuk mencari dasar hukum bagi tujuh orang yang positif mengonsumsi narkotika jenis itu.

Ke depan, BNN berusaha agar zat tersebut bisa dimasukkan dalam zat jenis narkotika lewat pembahasan undang-undang.

"Itu akan terjadi di tingkat dewan. Mungkin saja terjadi," ujar Sumirat kepada wartawan usai memulangkan tujuh saksi yang tak terbukti di gedung BNN, Selasa (29/1/2013) siang.

Sumirat menambahkan, selain mencari dasar hukum melalui DPR, BNN juga akan melakukan koordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan beberapa instansi lainnya.

Koordinasi tersebut dilakukan untuk mencari dasar hukum demi menjerat tujuh orang dalam kasus penggerebekan di rumah Raffi Ahmad.

Sumirat menegaskan, BNN akan menyampaikan perkembangan koordinasi dengan sejumlah instansi tersebut secara terbuka dan tak ditutup-tutupi kepada publik. Namun, Sumirat mengaku pihaknya tetap berhati-hati karena hasil koordinasi itu terkait status tujuh orang itu.

"Kita harus teliti, profesional, sesuai prosedur tentang status sesorang. Ibaratnya menntukan mati hidupnya orang disini. Masing-masing ada konsekuensinya," lanjutnya.

Dari penjelasan Kepala UPT Laboratorium BNN, AKBP Kuswardani, zat tersebut diproduksi oleh jaringan narkoba internasional yang memasarkan barangnya di Asia. Mereka mencari celah hukum dengan memproduksi narkotika yang tak masuk dalam undang-undang narkotika di negara-negara di Asia agar lolos dari jeratan hukum.

Informasi yang dihimpun Kompas.com, zat katinon, jika diolah, zat tersebut dapat digunakan untuk campuran ekstasi dengan efek samping menimbulkan aktif, rasa senang serta kehilangan nafsu makan bagi penggunanya.

Di beberapa negara, katinon, telah dilarang untuk diperjualbelikan. Inggris telah melarang peredaran zat itu sejak April 2010 dan menggolongkannya masuk ke dalam narkotika golongan B, Amerika juga telah melarang peredaran zat itu sejak November 2011 dan menggolongkannya ke narkotika kelas C.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Berkas Perkara Terasangka Petrus Edy Susanto Diserahkan Penyidik ke Jaksa

    Berkas Perkara Terasangka Petrus Edy Susanto Diserahkan Penyidik ke Jaksa

    Nasional
    Berkas Perkara Eks Pejabat Wijaya Karya I Ketut Suarbawa Dinyatakan Lengkap

    Berkas Perkara Eks Pejabat Wijaya Karya I Ketut Suarbawa Dinyatakan Lengkap

    Nasional
    Menurut Komnas HAM, Ini Isu yang Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

    Menurut Komnas HAM, Ini Isu yang Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

    Nasional
    Jokowi Pilih 'Nusantara' Jadi Nama Ibu Kota Baru, Pansus RUU IKN Beri Catatan

    Jokowi Pilih "Nusantara" Jadi Nama Ibu Kota Baru, Pansus RUU IKN Beri Catatan

    Nasional
    Kejagung Periksa 3 Saksi Kasus Proyek Penyewaan Satelit di Kemenhan

    Kejagung Periksa 3 Saksi Kasus Proyek Penyewaan Satelit di Kemenhan

    Nasional
    Update 17 Januari: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 57,69 Persen

    Update 17 Januari: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 57,69 Persen

    Nasional
    Menpan RB: Rekrutmen ASN pada 2022 Difokuskan pada PPPK, Khususnya Guru dan Nakes

    Menpan RB: Rekrutmen ASN pada 2022 Difokuskan pada PPPK, Khususnya Guru dan Nakes

    Nasional
    Ibu Kota 'Nusantara' Disebut Akan Lebih Banyak Pakai APBN, Kepala Bappenas: Saya Belum Baca

    Ibu Kota "Nusantara" Disebut Akan Lebih Banyak Pakai APBN, Kepala Bappenas: Saya Belum Baca

    Nasional
    Update 17 Januari: 269.513 Spesimen Diperiksa, 'Positivity Rate' 3,7 Persen

    Update 17 Januari: 269.513 Spesimen Diperiksa, "Positivity Rate" 3,7 Persen

    Nasional
    DPP PDI-P Undang Erick Thohir, Siti Nurbaya, dan Teten Masduki ke Diskusi di Sekolah Partai

    DPP PDI-P Undang Erick Thohir, Siti Nurbaya, dan Teten Masduki ke Diskusi di Sekolah Partai

    Nasional
    Merasa Difitnah Pelapor di Kasus Terorisme, Munarman Akan Tuntut di Akhirat

    Merasa Difitnah Pelapor di Kasus Terorisme, Munarman Akan Tuntut di Akhirat

    Nasional
    Tak Merasa Disindir Anies, PSI: Harusnya Balasannya Memastikan Sirkuit Formula E Tepat Waktu

    Tak Merasa Disindir Anies, PSI: Harusnya Balasannya Memastikan Sirkuit Formula E Tepat Waktu

    Nasional
    Satgas: Penonton MotoGP Mandalika 2022 Akan Karantina dengan Sistem 'Bubble'

    Satgas: Penonton MotoGP Mandalika 2022 Akan Karantina dengan Sistem "Bubble"

    Nasional
    Komnas HAM: Sepanjang 2020-2021 Pelanggaran Kebebasan Berpendapat Paling Banyak Terjadi di Ruang Digital

    Komnas HAM: Sepanjang 2020-2021 Pelanggaran Kebebasan Berpendapat Paling Banyak Terjadi di Ruang Digital

    Nasional
    Siap-siap, Ini Bocoran Jadwal Pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara Baru 'Nusantara'

    Siap-siap, Ini Bocoran Jadwal Pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara Baru "Nusantara"

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.