Menpera dan Jokowi Bahas Rusun Buruh

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz menyambangi Balaikota Jakarta untuk bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Selasa (29/1/2013) malam.

Dalam pertemuan itu, Jokowi meminta Djan Faridz untuk dapat mempercepat pembangunan rusun untuk buruh. "Tadi kami minta untuk yang perumahan untuk buruh dipercepat," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Selasa malam.

Permintaan Jokowi itu langsung mendapat respons positif dari Djan Faridz. Menpera menyatakan kesiapannya untuk mewujudkan rusun buruh tersebut. Menurut Jokowi, apabila perijinan untuk membangun rusun itu sudah keluar, ia akan segera melaksanakan pembangunan rusun tersebut. "Kita dapat kira-kira 12 blok rusun untuk buruh. Dan saya juga minta sebanyak-banyaknya rusun," ujarnya.

Pemprov DKI akan menyiapkan lahan pembangunan rusun buruh itu. Sementara pihak Kemenpera yang akan membangun secara teknis rusun untuk buruh itu. Selain rusun untuk buruh, Pemprov DKI juga memiliki proyek pembangunan rusun bersama Kementerian Pekerjaan Umum. "Biar semuanya cepat," ujar Mantan Wali Kota Solo itu.

Selain itu, seiring dengan normalisasi kali dan waduk yang ia targetkan dimulai tahun ini, Jokowi juga menargetkan agar warga-warga bantaran dapat segera menempati dan memenuhi rusun yang telah disediakan oleh Pemprov DKI.

"Pokoknya tempat yang kumuh-kumuh langsung bisa semuanya ditarik ke rusun. Juga rusun-rusun kita yang masih kosong mau diisi semuanya. Saya kira tahun ini banyaklah yang mau kita masukkan. Tapi kita belum hitung," kata Jokowi.

Sebelumnya, Menteri Perumahan Rakyat, Djan Faridz, mengatakan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk buruh di DKI Jakarta pada bulan Januari tahun 2013 akan memasuki groundbreaking (pemancangan tiang pertama). Rencananya, lanjut Djan, akan dibangun sebanyak enam blok yang terdiri dari enam lantai dengan investasi sebesar Rp 12 miliar.

Rusun khusus buruh tersebut nantinya mampu menampung 360 pekerja per blok. Lokasi rusun itu berada di Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Djan Raridz menuturkan, rusunawa ini diperuntukan kepada para buruh yang masih belum berkeluarga.

Satu kamar akan ditempati oleh tiga sampai empat orang buruh. Sistem ini sepenuhnya akan dikelola oleh Pemprov DKI. "Mereka nanti akan membayar sewa per orangnya Rp 50.000 sampai Rp 100.000," kata Djan.