Hambat Relokasi, Kepala UPT Rusun Marunda Telah Diganti

Kompas.com - 30/01/2013, 13:40 WIB
|
EditorLaksono Hari W

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Susun Daerah I Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Daerah DKI Jakarta, yang diduga menjadi oknum penghambat relokasi warga ke Rusun Marunda, Jakarta Utara, telah diganti. Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, kini jabatan itu telah diserahkan kepada orang lain.

Basuki mengatakan, saat ini oknum berinisial K tersebut telah dimutasi dari Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Daerah DKI Jakarta. "Ya, jadi kita pikir saat ini yang bersangkutan tidak boleh ada lagi di Dinas Perumahan DKI. Kalau dia ada, ya terus-menerus mempermainkan," kata pria yang akrab disapa Ahok di Balaikota Jakarta, Rabu (30/1/2013).

Namun, Basuki belum mau menjelaskan lebih detail jabatan dan tugas baru oknum yang telah dimutasi itu. Basuki menjelaskan bahwa hari ini posisi kepala UPT telah ditempati oleh pegawai lain dari Dinas Perumahan DKI.

"Pokoknya semacam kepala gitu-lah, yang menangani rusun. Hari ini sudah dilantik sama Pak Kepala Dinas, yang mengganti Jati Waluyo, sebelumnya menjadi Kepala Seksi Pembangunan Perumahan," kata Basuki.

Mantan Bupati Belitung Timur itu merasa tak habis pikir mengapa oknum tersebut mempersulit warga yang ingin mengungsi ke Rusun Marunda. Menurutnya, kehadiran para pengungsi dapat membantu pengelolaan rusun yang tengah direnovasi tersebut.

Modus yang digunakan oknum PNS untuk menghambat warga adalah dengan meminta salinan kartu keluarga dan KTP kepada warga. Selain itu, oknum tersebut juga berdalih tak bisa memberikan fasilitas rusun kepada warga yang mengungsi dengan alasan biaya perawatan dan biaya listrik yang mahal.

Di sisi lain, Basuki terus berupaya untuk melengkapi fasilitas rusun, seperti kulkas dan televisi. "Saya bingung, masa diminta kartu keluarga dan KTP, kan lagi kebanjiran. Lagi pula kalau ditempati kan jadi aman, enggak ada lagi pencurian pintu di rusun itu," ujarnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Budhiastuti mengatakan, pelantikan pejabat baru tersebut telah resmi dilakukan hari ini sesuai dengan instruksi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Adapun oknum yang telah dimutasi belum mendapatkan tempat baru. "Dia sudah diberhentikan dari jabatannya, tetapi belum tahu akan dimutasi ke dinas mana. Yang pasti bukan Dinas Perumahan DKI lagi," katanya, Rabu siang.

Hingga Rabu siang, oknum yang bersangkutan belum dapat dikonfirmasi. Saat Kompas.com menghubungi melalui telepon dan SMS, tidak ada balasan dari oknum tersebut.

Baca tentang
    Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
    Ikut


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    TNI dan Polri Akan Pantau Warga Terapkan Protokol Pencegahan Covid-19

    TNI dan Polri Akan Pantau Warga Terapkan Protokol Pencegahan Covid-19

    Megapolitan
    5 Penjelasan BMKG Soal Panasnya Cuaca Jabodetabek Belakangan Ini

    5 Penjelasan BMKG Soal Panasnya Cuaca Jabodetabek Belakangan Ini

    Megapolitan
    Bekasi Menuju 'New Normal' Pandemi Covid-19: Restoran Dibuka, Pembelinya Dibatasi

    Bekasi Menuju "New Normal" Pandemi Covid-19: Restoran Dibuka, Pembelinya Dibatasi

    Megapolitan
    Pemprov DKI Godok Protokol Kesehatan untuk New Normal di Jakarta

    Pemprov DKI Godok Protokol Kesehatan untuk New Normal di Jakarta

    Megapolitan
    Masih Bingung soal Surat Izin Keluar Masuk Jakarta? Ini Segala Info Tentang SIKM

    Masih Bingung soal Surat Izin Keluar Masuk Jakarta? Ini Segala Info Tentang SIKM

    Megapolitan
    Bantu Orang Mabuk, Warga Depok Malah Dikeroyok

    Bantu Orang Mabuk, Warga Depok Malah Dikeroyok

    Megapolitan
    Wali Kota Depok: Penularan Lokal Covid-19 Masih Terjadi, Ekonomi Mulai Oleng

    Wali Kota Depok: Penularan Lokal Covid-19 Masih Terjadi, Ekonomi Mulai Oleng

    Megapolitan
    Bantah Mal di Jakarta Buka Mulai 5 Juni, Anies: Itu Imajinasi, Itu Fiksi...

    Bantah Mal di Jakarta Buka Mulai 5 Juni, Anies: Itu Imajinasi, Itu Fiksi...

    Megapolitan
    Deteksi Mulai Gencar, Kasus Harian Covid-19 di Depok Naik Signifikan

    Deteksi Mulai Gencar, Kasus Harian Covid-19 di Depok Naik Signifikan

    Megapolitan
    Kurva Kasus Positif Covid-19 Jakarta Menurun, Ini Rincian Data 47 Hari Penerapan PSBB

    Kurva Kasus Positif Covid-19 Jakarta Menurun, Ini Rincian Data 47 Hari Penerapan PSBB

    Megapolitan
    Tak Punya SIKM, 5 Penumpang KA dari Surabaya Dikarantina di Gelanggang Remaja Gambir

    Tak Punya SIKM, 5 Penumpang KA dari Surabaya Dikarantina di Gelanggang Remaja Gambir

    Megapolitan
    Penerapan New Normal di Kota Bekasi, Ini Penjelasan Gubernur Emil

    Penerapan New Normal di Kota Bekasi, Ini Penjelasan Gubernur Emil

    Megapolitan
    UPDATE 26 Mei: Bertambah 24 Kasus, Total 535 Orang Positif Covid-19 di Depok

    UPDATE 26 Mei: Bertambah 24 Kasus, Total 535 Orang Positif Covid-19 di Depok

    Megapolitan
    Wali Kota Tangerang Instruksikan Siapkan Kebijakan New Normal

    Wali Kota Tangerang Instruksikan Siapkan Kebijakan New Normal

    Megapolitan
    Ikut Jakarta, Pemkot Bogor Siapkan PSBB Transisi hingga 4 Juni

    Ikut Jakarta, Pemkot Bogor Siapkan PSBB Transisi hingga 4 Juni

    Megapolitan
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X