Sosialisasi Rusun Perlu Lebih Gencar

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memandang perlunya sosialisasi yang lebih gencar terkait pemanfaatan rumah susun (rusun) untuk menampung warga dari wilayah kumuh Ibu Kota. Hal itu dilakukan untuk menepis rasa khawatir warga yang akhirnya menolak untuk direlokasi ke rusun. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan, enggannya masyarakat hijrah ke rusun disebabkan oleh beberapa hal. Umumnya, masyarakat belum memahami keuntungan tinggal di rusun yang dilengkapi fasilitas pendukung dan disewakan dengan harga murah.

"Masyarakat enggak mau bagaimana? Setelah didatangi malah ngantre. Ini perlu sosialisasi, perlu dikampanyekan," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Rabu (30/1/2013).

Mantan Wali Kota Surakarta ini mengatakan, sosialisasi tersebut akan disampaikan melalui brosur atau poster. Di dalamnya akan dijelaskan mengenai fasilitas pendukung yang diberikan untuk pengguna rusun. Misalnya, seperti perabot mebel, kasur, bahkan sampai televisi dan kulkas yang telah tersedia. Untuk diketahui, pengadaan fasilitas seperti televisi dan kulkas memang tak diijinkan menggunakan anggaran Pemprov DKI.

Namun, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berupaya mencari solusi dengan menggalang bantuan swasta melalui program corporate social responsibility (CSR). Aturan itu juga diberlakukan dengan ketat. Warga penghuni rusun tak diperbolehkan menjual rusunnya. Bila terbukti menjual, maka penghuni satu lantai akan diusir. Selain itu, selisih biaya penggunaan air dan listrik juga akan dibagi rata kepada seluruh penghuni. Tujuannya untuk menumbuhkan tanggung jawab dan pengawasan bersama.

"Rusunnya perlu digambar, dipromosikan. Masyarakat kadang-kadang kan enggak ngerti rusun itu bagaimana, dalamnya kayak apa. Ada mebel, ada kulkas, televisi, kebangetan kalau enggak mau," ujar Jokowi.