Kecewa, Jokowi Ganti Kepala UPT Rusun
jakarta, kompas
”Saya selalu menyampaikan agar kerja untuk masyarakat bersama-sama. Mari ikut manajemen organisasi yang terus kami benahi. Tetapi memang ada yang sudah mengerti, ada yang belum nyambung, dan ada yang ogah-ogahan kerja,” tutur Jokowi di Balaikota Jakarta, Rabu (30/1).
Pada kesempatan itu Jokowi mengakui, ada pejabat Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang mempersulit warga menghuni Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Marunda, Jakarta Utara. ”Informasi yang saya terima katanya di sana sudah tidak ada tempat. Padahal, setelah saya cek, ternyata masih ada tempat separuh. Artinya, kan, masyarakat tidak terlayani,” katanya.
Kemarin, Jokowi mengganti Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Susun Daerah I Dinas Perumahan dan Gedung Pemprov DKI Kusnindar. Sebagai penggantinya, Jokowi menunjuk Kepala Seksi Pembangunan Perumahan Jati Waluyo.
Penggantian itu diakui Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta Budiastuti. ”Hari ini ada pelantikan kepala UPT yang baru. Pejabat lama tidak lagi bertugas di dinas perumahan,” katanya.
Kelanjutan nasib Kusnindar yang mengelola Rusun Marunda, tambah Budiastuti, masih dibahas. ”Nanti akan kami proses, tetapi yang jelas dia dimutasi, sesuai arahan gubernur,” ujarnya.
Sementara itu, Basuki mengatakan, penggantian dilakukan setelah banyak keluhan dari warga soal adanya pihak yang menghambat relokasi warga ke Rusun Marunda.
”Dulu, waktu warga diminta pindah, dia mengatakan orangnya tidak mau pindah. Setelah banyak orang mau pindah, dia bilang rusun sudah penuh. Menurut kami, dia sudah menghambat (relokasi),” kata Basuki.
Basuki menambahkan, banyak alasan yang dikemukakan pengelola Rusun Marunda untuk tidak memperbaiki kerusakan. Dia mencontohkan, ada laporan di lantai IV rusun tiba-tiba air tidak mengalir. ”Alasannya pipa pecah. Kami tanya kenapa tidak diperbaiki, dia bilang mau cari tukang las. Masa pipa paralon mau dilas? Itu cari alasan saja,” tuturnya.
Ke depan, lanjut Basuki, pembangunan rusunawa akan dibuat seperti konsep perumahan. Artinya, sebelum rusun dibangun, calon penghuni sudah mendaftar. Begitu rusunawa diserahkan oleh developer, pendaftar tinggal menempati.
Dalam sepekan terakhir, Rusun Marunda diserbu penghuni baru, yaitu korban banjir di sekitar Waduk Pluit, Jakarta Utara. Hingga Rabu kemarin, tercatat lebih dari 780 orang yang mendaftar sebagai calon penghuni rusun, 300 pendaftar di antaranya telah tinggal di Rusun Marunda.
Pemandangan itu bertolak belakang dengan situasi lima tahun sebelumnya. Sebanyak 1.900 unit dari total 2.600 unit kosong tak terhuni sejak selesai dibangun tahun 2007-2008. Tak sedikit kusen jendela dan pintu hilang dicuri, termasuk pipa serta perangkat jaringan listrik dan air. Praktik alih sewa atau alih penghuni secara ilegal marak.
Sejumlah penghuni mengaku dimintai uang ratusan ribu hingga jutaan rupiah oleh oknum pengelola sebagai tanda jadi masuk atau biaya perpanjangan izin sewa yang seharusnya gratis.
Mukhlis (38), penghuni Blok B Rusun Marunda, mengatakan, angkutan kota seharusnya bisa masuk hingga kawasan rusun. Namun, jam operasi angkutan kota hanya sampai pukul 16.00 karena berebut lahan dengan tukang ojek. ”Ongkos transportasi menjadi mahal. Penghuni yang umumnya berpenghasilan rendah pun keberatan,” ujarnya.
Sebelumnya, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, yang juga pendiri Rumah Perubahan, Rhenald Kasali, mengatakan, agar reformasi birokrasi di internal Pemprov DKI Jakarta berjalan baik, butuh ketegasan bertindak dari pemimpin tertinggi, yaitu gubernur.
”Jika memang ada birokrat yang melakukan kesalahan fatal atau berulang-ulang, pecat saja dan gantikan dengan mereka yang masih muda, yang cerdas dan jujur. Ketegasan seorang pemimpin merupakan kepahlawanan dia untuk menyelamatkan warganya,” tutur Rhenald.
Terpopuler
Now Trending
