Jokowi Gandeng BRI

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terus melakukan gebrakan. Kali ini, Gubernur yang akrab disapa Jokowi itu melakukan modernisasi atas sistem pembayaran biaya pengelolaan pasar (BPP) dan kewajiban lain para pedagang melalui aplikasi cash management system (CMS) dengan menggandeng Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Sekretaris Perusahaan Bank BRI Muhamad Ali, dalam siaran persnya, Kamis (31/1/2013), mengatakan, perjanjian kerja sama itu mencakup layanan penerimaan asli daerah secara online melalui layanan CMS Bank BRI, termasuk di dalamnya pajak daerah dan biaya pengelolaan pasar.

Ali menambahkan, sebagai tindak lanjutnya, hari ini dilakukan penandatanganan Kerja Sama Pengelolaan Biaya Pengelolaan Pasar (BPP) dan kewajiban lain para pedagang melalui aplikasi CMS antara Bank BRI dan PD Pasar Jaya.

"BRI menyediakan aplikasi pengelolaan BPP dan kewajiban lain para pedagang melalui aplikasi CMS sehingga manajemen PD Pasar Jaya bisa mendapatkan informasi mengenai kegiatan penagihan BPP dan kewajban lain para pedagang secara real time on line," katanya.

"Asumsi kami, besaran pengelolaan BPP dan kewajiban lain ini bisa mencapai Rp 8 9 miliar setiap bulan, potensi bisnis yang cukup besar bagi kami," ujar Ali.

Konsep yang dikembangkan dari layanan ini adalah cash pick up service. Nanti petugas juru pungut akan melakukan penarikan iuran BPP dan kewajban lain ke setiap kios dengan menggunakan EDC BRI. "Sehingga pedagang tidak perlu meninggalkan tempat usaha untuk penyetoran," papar Ali.

Dari 153 pasar yang dikelola oleh PD Pasar Jaya, BRI telah menempatkan 63 Teras BRI, 23 BRI Unit, 10 KCP, 3 Kantor Kas, dan 1 Kantor Cabang. Untuk langkah awal dari kerja sama ini telah dipilih tiga pasar sebagai tempat pelaksanaan pilot project, antara lain Pasar Jambul, Pasar Ciracas, dan Pasar Cibubur.

Ketersediaan data di pengelola ketiga pasar itu sudah cukup baik. Artinya, data mengenai pemilik kios, besar iuran, luas area kios, telah tersusun dengan rapi.