Basuki Ingin Warga Rusun Bisa Bekerja di PT KBN

Kompas.com - 31/01/2013, 12:09 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memperbesar kepemilikan saham di PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN). Hal itu dilakukan agar ada kewenangan lebih menentukan pekerja di perusahaan-perusahaan KBN.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjelaskan, saat ini Pemprov DKI baru memiliki sekitar 20 persen saham KBN. Ia bertekad, di tahun ini kepemilikan saham itu akan melonjak sampai batas maksimal, yakni 49 persen.

"Enggak bisa, kalau lebih dari 49 persen nanti jadi BUMD," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis (31/1/2013).

Dampak dari kepemilikan saham yang lebih besar, kata Basuki, pihaknya dapat merekomendasikan para penghuni rumah susun untuk bekerja di perusahaan-perusahaan KBN. Hal itu dianggapnya akan memperbaiki taraf ekonomi warga penghuni rusun yang umumnya tak memiliki pekerjaan tetap, berpenghasilan rendah, dan berasal dari wilayah kumuh.

Meski begitu, mantan Bupati Belitung Timur ini tak ingin sembarangan merekomendasikan warga pada KBN. Karena sanksi tegas tetap berlaku bila ada pelanggaran yang dilakukan penghuni rusun.

"Kita beri jaminan juga. Kalau mereka berulah, bermasalah, kita akan usir juga dari rumah susun," ujarnya.

Baca tentang
    Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
    Ikut


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pemprov DKI Siapkan TPS Khusus untuk Sampah Masker dan APD

    Pemprov DKI Siapkan TPS Khusus untuk Sampah Masker dan APD

    Megapolitan
    Ditetapkan Tersangka, Vanessa Angel Jadi Tahanan Kota

    Ditetapkan Tersangka, Vanessa Angel Jadi Tahanan Kota

    Megapolitan
    Takut Dibawa ke Kantor Polisi, Seorang Pencuri Kotak Amal Mengaku ODP Covid-19

    Takut Dibawa ke Kantor Polisi, Seorang Pencuri Kotak Amal Mengaku ODP Covid-19

    Megapolitan
    Dikritik, Permintaan Anies Ojol Bisa Angkut Penumpang

    Dikritik, Permintaan Anies Ojol Bisa Angkut Penumpang

    Megapolitan
    Pemkot Tangerang Berencana Jadikan Hotel sebagai Tempat Karantina Covid-19

    Pemkot Tangerang Berencana Jadikan Hotel sebagai Tempat Karantina Covid-19

    Megapolitan
    Vanessa Angel Jadi Tersangka karena Miliki Pil Xanax yang Tidak Sesuai Resep Dokter

    Vanessa Angel Jadi Tersangka karena Miliki Pil Xanax yang Tidak Sesuai Resep Dokter

    Megapolitan
    Pemkot Tangerang Tambah Anggaran Penanganan Covid-19 Jadi Rp 138 Miliar

    Pemkot Tangerang Tambah Anggaran Penanganan Covid-19 Jadi Rp 138 Miliar

    Megapolitan
    Ketua DPRD DKI Minta Masyarakat Taati Aturan Selama PSBB

    Ketua DPRD DKI Minta Masyarakat Taati Aturan Selama PSBB

    Megapolitan
    Serius Ajukan PSBB, Wali Kota Tangerang Rapat dengan Gubernur Banten dan DKI Jakarta

    Serius Ajukan PSBB, Wali Kota Tangerang Rapat dengan Gubernur Banten dan DKI Jakarta

    Megapolitan
    Ini Skenario Pembatasan Penumpang Kendaraan Pribadi dan Umum Saat PSBB di DKI

    Ini Skenario Pembatasan Penumpang Kendaraan Pribadi dan Umum Saat PSBB di DKI

    Megapolitan
    3.042 Pekerja di Tangerang Kena PHK karena Perusahaan Terdampak Covid-19

    3.042 Pekerja di Tangerang Kena PHK karena Perusahaan Terdampak Covid-19

    Megapolitan
    Warga Miskin dan Rentan Miskin di DKI Diminta Daftar ke RW untuk Dapat Bantuan Sembako

    Warga Miskin dan Rentan Miskin di DKI Diminta Daftar ke RW untuk Dapat Bantuan Sembako

    Megapolitan
    [HOAKS] PT KAI Batalkan Seluruh Perjalanan Jakarta Selama PSBB

    [HOAKS] PT KAI Batalkan Seluruh Perjalanan Jakarta Selama PSBB

    Megapolitan
    Ketua DPRD Sebut Pemprov DKI Belum Komunikasi Terkait Anggaran Covid-19

    Ketua DPRD Sebut Pemprov DKI Belum Komunikasi Terkait Anggaran Covid-19

    Megapolitan
    Mekanisme Karantina ODP dan PDP di Rumah Lawan Covid-19 Tangsel

    Mekanisme Karantina ODP dan PDP di Rumah Lawan Covid-19 Tangsel

    Megapolitan
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X