Jokowi Harapkan Upaya Sinergis Menangani Banjir

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berharap ada upaya sinergis untuk mencegah terjadinya banjir di Ibu Kota. Hal ini membutuhkan komitmen kuat dari semua instansi di pemerintah pusat maupun daerah.

Hal tersebut disampaikan oleh Jokowi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Kamis (31/1/2013). Dalam paparannya, Jokowi menilai bahwa selama ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memiliki rencana yang baik untuk menangani bencana banjir. Rencana itu juga sudah terintegrasi dengan rencana dari instansi lain di luar Pemprov DKI. Namun, pelaksanaannya kerap menemui kendala sehingga tidak dapat segera terealisasikan.

"Kami hanya ingin menyampaikan program jangka pendek yang akan kita lakukan. Sebenarnya program dan konsep itu sudah ada semuanya sehingga pada kesempatan ini kami ingin mengajak untuk mengomunikasikan semuanya agar semua program yang ada ini bisa lebih dipercepat," ujarnya.

Dalam rapat yang dihadiri oleh Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan Sekretaris Daerah Jawa Barat Pery Soeparman itu, Jokowi menyampaikan bahwa rapat tersebut dapat menjadi momentum yang baik untuk dapat saling berkoordinasi soal penanggulangan banjir antarwilayah. Pertemuan ini juga perlu untuk mengkoordinasikan proyek perbaikan situ, waduk, dan kali-kali besar dengan menggunakan dana dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

"Artinya, dikaji-kaji dari Dewan, dikoneksikan antara hulu sampai hilir, kementerian antara gubernur-gubernur semuanya dipertemukan. Tinggal kalau ini menyangkut anggaran, berapa besar anggaran yang dibutuhkan. Dewan juga ikut berusaha agar anggaran yang dibutuhkan juga disiapkan. Hulunya butuh berapa, hilirnya butuh berapa, ya semuanya disiapkan," ujar Jokowi.

Selain Jokowi, Ratu Atut, dan Pery, rapat kerja itu juga dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)Syamsul Maarif, Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Mayor Jenderal TNI Marinir Alfan Baharuddin. Hingga pukul 17.00 WIB, rapat itu masih berlangsung. Seluruh anggota Komisi V DPR masih bersuara memberikan masukan dan kritik kepada pemerintah pusat maupun Pemprov DKI.