Kompas.com - 01/02/2013, 08:46 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Munculnya zat baru bernama methylone atau katinon derivatif dalam kasus penyalahgunaan narkotika Raffi Ahmad dan kawan-kawan menunjukkan bahwa sindikat narkotika terus mengembangkan diri. Mereka terus mencari celah agar barang haram yang diproduksi dapat diterima oleh konsumen.

Pakar Farmasi-Kimia Badan Narkotika Nasional (BNN) Kombes Mufti Djusnir mengungkapkan, perkembangan jaringan narkotika internasional tak bisa lepas dari peran ahli farmasi-kimia. Pasalnya, peracikan zat narkotika, terutama yang berjenis amphetamine, tak mungkin dilakukan oleh orang biasa, tetapi oleh profesional.

"Ini dipastikan orang profesional, enggak bisa orang biasa bikinnya. Basic-nya pasti orang kimia farmasi," ujar Mufti saat berbincang dengan Kompas.com, Kamis (31/1/2013) malam.

Mufti, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut, melanjutkan, dari pengalamannya mengungkap beberapa kasus, sang peracik tidak terjun langsung dalam aktivitas pabrik. Mereka biasanya bekerja dari jarak jauh dengan hanya menginstruksikan apa saja bahan yang dicampurkan ke dalam racikan narkoba itu.

Penemuan zat baru seperti methylone atau katinon derivatif pun menegaskan bahwa sindikat narkotika dipastikan menggunakan orang-orang yang ahli dalam meracik senyawa berbahaya. Oleh sebab itu, Mufti yakin produk narkotika yang beredar di pasaran internasional pun pasti ikut berkembang sesuai keadaan.

Selain methylone, baru-baru ini pihaknya juga menemukan zat baru dengan nama senyawa MDPV atau methylene dioxy pyro valerone dengan inti senyawa katinon, narkotika golongan I dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Layaknya methylone, zat tersebut berpotensi menimbulkan polemik hukum jika ada kasus penemuan serupa.

"Makanya, sekarang kita tekankan bahwa derivat chatinone itu adalah jenis narkotika golongan satu dan masuk UU narkotika. Ini harus dijelaskan ke masyarakat agar tidak ragu lagi," tegasnya.

Kasus serupa tahun 1995

Kebingungan dasar hukum seperti sekarang pernah terjadi pada tahun 1995, saat kasus penyelundupan 15.000 pil berbahan dasar zat amphetamine atau yang lebih dikenal ekstasi masuk dari Belanda ke Indonesia. Saat itu, kasus tersebut dimejahijaukan di Pengadilan Negeri Tangerang dengan tersangka bernama Ronny. Kegamangan hukum di tengah pengaruh negatif barang haram tersebut membuat penegak hukum atau polisi ragu menetapkan pasal mana yang cocok dalam kasus tersebut.

Pasalnya, saat itu pemerintah belum memiliki undang-undang yang mengatur peredaran narkotika di Indonesia. Mufti pun mengaku dipanggil untuk menjelaskan kepada hakim dari segi farmakologi.

Halaman:
Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.