"Jokowi Perlu Bawahan yang Kerja Keras"

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Boy Bernadi Sadikin mendukung rencana Gubernur DKI Joko Widodo melelang jabatan di seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Pasalnya, ia menilai rekrutmen pejabat DKI saat ini masih dilandasi pertimbangan like and dislike, dan bukan pada penilaian visi serta misi dalam bekerja.

Boy mengatakan, terobosan yang dilakukan Jokowi mempertajam dugaannya pada kondisi badan kepegawaian daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta saat ini. Saat ini, penentuan suatu jabatan sering kali tidak dilandasi dengan ukuran kompetensi, sehingga eksekusi program berjalan lambat bahkan terbengkalai.

"Saat ini BKD lebih mirip bursa lowongan kerja. Pejabat yang punya kedekatan, lebih mudah promosi dibanding pejabat-pejabat yang berkompeten tapi tidak punya kedekatan," kata Boy di gedung DPRD, Jumat (1/2/2013).

Untuk itu, ia menegaskan BKD harus mengubah kebiasaan lama dalam merekrut para pejabatnya. Ia juga menyatakan kebijakan Jokowi terkait lelang jabatan bisa dilakukan untuk memperbaiki sistem dalam perekrutan tersebut.

"Introspeksi diri agar semuanya berjalan lebih baik, Jokowi memerlukan bawahan yang bekerja kerasa. Mental pejabat yang tidak melayani warganya harus dihilangkan," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan segera merealisasikan kebijakan ini. Namun begitu, teknis pelaksanaannya tetap diatur oleh BKD.

Terobosan ini pertama kali akan dilakukan di level kepala lurah dan camat. Pamong yang memiliki rapor merah akan dicopot, dan kekosongan posisi akan dibuka peluangnya untuk semua PNS.