Jokowi Janji, Lelang Jabatan Akan Transparan

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan akan segera melaksanakan sistem lelang jabatan pada pertengahan Februari ini. Ia  menjanjikan, proses pelaksanaan lelang jabatan lurah dan camat akan terbuka dan transparan.

"Ini sistem regulasinya sudah mau rampung. Nanti akan saya buka semuanya secara transparan," kata Jokowi di Lagoa, Jakarta Utara, Minggu (3/2/2013).

Lelang jabatan lurah dan camat itu dimaksudkan untuk mendapat sumber daya manusia (SDM) yang punya kapasitas. Lelang jabatan juga dilaksanakan untuk menyamakan visi dan misi lurah, camat, dan wali kota dengan Gubernur DKI Joko Widodo.

"Supaya nanti bisa mendapat SDM yang memiliki kompetensi dalam memegang amanah jabatan tersebut," kata dia.

Dua jabatan (lurah dan camat) itu akan dijadikan posisi awal yang akan dilelang. Orang-orang yang ingin mengikuti proses lelang akan disesuaikan dengan golongannya. Mereka yang berminat juga harus melalui uji kepatutan dan kelayakan serta berasal dari pegawai negeri sipil (PNS) eselon empat.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan akan segera merealisasikan sistem lelang jabatan di satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Untuk tahap awal, sistem tersebut bakal diberlakukan untuk semua lurah dan camat di Jakarta.

Basuki menjelaskan, semua lurah dan camat seharusnya mengerti gaya kerja dan keinginan Gubernur DKI Joko Widodo. Pasalnya, selama memimpin Jakarta sekitar empat bulan ini, Jokowi telah banyak memberikan contoh, bahkan pengarahan langsung kepada semua lurah, camat, dan wali kota. Mantan Bupati Belitung Timur itu sengaja mendahulukan evaluasi dan lelang jabatan di jajaran lurah serta camat karena mereka adalah pamong terdepan yang mengetahui masalah dan bersentuhan dengan warga.

Pamong yang dianggap memiliki kinerja baik tentu akan dipertahankan. Namun sebaliknya, peluang pencopotan menjadi besar untuk mereka yang memiliki kinerja rendah dan buruk. Lelang jabatan dilakukan untuk membangun transparansi dalam penentuan jabatan sekaligus menjaring sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi masing-masing.

Kebijakan ini disesuaikan dengan konsep Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PAN RB) Eko Prasodjo yang tertuang dalam surat edaran. Meski secara teknis pelaksanaannya belum ditentukan, lelang jabatan bakal mulai dilakukan pada tahun ini.