Basuki: Gubernur Butuh Orang yang Bisa "Blusukan"

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemprov DKI dalam waktu dekat ini akan melaksanakan sistem lelang jabatan bagi lurah dan camat. Sistem lelang jabatan dilaksanakan untuk mencari pejabat Pemprov DKI yang dapat sejalan dengan visi dan misi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

"Pak Gubernur butuh orang yang bisa blusukan. Repot kan kalau harus blusukan di 67 kelurahan," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (4/2/2013).

Basuki pun meyakini, lelang jabatan dapat mengangkat camat dan lurah melalui cara yang terbuka, adil, dan transparan. Saat ini, kata dia, Pemprov DKI sedang menyusun sistem dan regulasi sistem lelang jabatan tersebut.

Mantan Bupati Belitung Timur itu pun mengatakan kalau lurah dan camat seharusnya sudah mengerti keinginan dan kemauan Gubernur Jokowi untuk membangun Ibu Kota. Basuki pun menjabarkan beberapa kriteria camat dan lurah ideal versi Jokowi-Basuki.

"Waktu ke kantor lurah dan camat, Pak Gubernur mengatakan ingin pelayanan seperti model di bank dengan tidak menggunakan loket. Selain itu, pelayanan birokrasi harus jelas, waktu dan biayanya harus jelas. Lurah dan camat itu juga harus mengawasi. Tidak akan ada lagi pedagang kaki lima (PKL) yang liar, jangan ada pungli, semua PKL harus diresmikan sehingga tidak ada lagi gubuk liar, tidak ada lagi tanah telantar, tidak ada lagi sampah bertebaran di lingkungan mereka. Nah, lurah-lurah yang mengerti ini yang akan dipertahankan," kata Basuki.

Apabila persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh para lurah dan camat yang mengikuti lelang jabatan, maka Basuki akan menyerahkan jabatan itu kepada pegawai negeri sipil (PNS) lainnya yang memiliki kompetensi. Oleh karena itu, dia mempersilakan para PNS eselon III atau IV untuk mengajukan rekomendasi mereka apabila memiliki kriteria tersebut.

"Ya, silakan melamar. Bisa undang konsultan untuk fit and proper test, kemudian dicocokkan dengan wali kota dan juga masyarakat, dan dirumuskan dari asisten pemerintahan. Saya dan Pak Gubernur juga akan mengetes," ujarnya.