Pak Jokowi, Ini Lho Isu-isu Penghambat Relokasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk merelokasi warga yang bermukim di sekitar Waduk Pluit masih menemui kendala yang tidak sedikit. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya isu-isu negatif yang berkembang di antara warga. Sejumlah warga RW 17 Muara Baru mengungkapkan isu-isu penghambat tersebut saat disambangi Kompas.com.

"Katanya kami sengaja dipindahkan karena di sini mau dibangun mal baru," kata Ros Situmeang, warga RT 16 RW 17 Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (12/2/2013), saat disambangi Kompas.com.

Kecurigaan itu dilontarkan Ros lantaran telah terdapat sejumlah bangunan mewah di sekitar waduk, seperti hotel dan apartemen. Karena itu, mereka menduga Pemprov sengaja memindahkan mereka untuk menyediakan lahan bagi pengembang properti. Saat ditanyakan sumber informasi tersebut, Ros terlihat kebingungan. Ia hanya menerangkan bahwa kabar tersebut telah berkembang di kalangan warga.

"Menurut tetangga saya, orang yang sudah dapat rumah di (Rusun) Marunda enggak akan dapat ganti rugi untuk rumahnya di sini," kata Ahmad, warga lainnya.

Ahmad mengatakan, dari informasi yang diperoleh warga, rusun merupakan kompensasi dari pemerintah sebagai pengganti rumah mereka yang mengokupasi lahan waduk. Karena itu, ganti rugi hanya akan diberikan kepada mereka yang belum memperoleh unit rusun yang dijanjikan pemerintah. Isu ini, kata Ahmad, menyebabkan warga enggan dipindahkan ke rusun sebelum mendapatkan ganti rugi atas rumah mereka.

Isu lain yang mengganjal adalah soal status warga yang pindah ke rusun. Dengan menyandang status pengungsi atau korban banjir yang menetap di rusun sewa, beberapa warga menilai mereka akan dianggap sebagai orang-orang yang ditolong sehingga keberadaan mereka di rusun bisa diutak-atik lagi di masa mendatang.

"Nanti kami hanya dianggap orang-orang yang ditolong Jokowi-Ahok. Setelah mereka selesai, posisi kami di rusun digoyang lagi, terus dikasih uang kerohiman untuk cari tempat baru," ujar Rahman.

Rahman mengatakan, warga masih mencurigai rencana pemerintah tersebut. Ditakutkan hunian layak dan berbagai layanan yang diterima warga yang telah pindah lebih disebabkan karena kemurahan hati Jokowi-Ahok. Mereka tak yakin program hunian akan berlanjut hingga periode kepemimpinan selanjutnya.

"Apa ada jaminan kami masih boleh tinggal di rusun setelah Jokowi-Ahok diganti. Izin sewanya sampai berapa lama, kami belum tahu," keluh Rahman mengungkapkan kecemasannya.

Isu lain yang paling santer terdengar adalah Pemprov DKI akan segera menggusur permukiman yang mengokupasi waduk. Warga yang rata-rata dari kalangan masyarakat kecil merasa diabaikan bila terjadi penggusuran dan tidak ada kompensasi dalam bentuk apa pun.

"Kami bekerja supaya keluarga bisa makan hari ini. Untuk makan besok, kami harus kerja lagi. Jadi rumah-rumah ini, biar kondisinya kayak gini, kami bangun dengan susah payah selama beberapa tahun, sedikit demi sedikit," ujar Jaslizar menyebut alasan mengapa warga membutuhkan kompensasi.

Selain itu, berbagai cerita-cerita seputar penggusuran yang tak jelas sumbernya sedang berkembang di antara warga waduk. Di antaranya isu seputar nilai nominal ganti rugi yang disediakan, lokasi yang akan digusur, dan lolos tidaknya bangunan yang terletak belasan meter dari bibir waduk.

MR, inisial warga RW 17 lainnya, menambahkan bahwa di kalangan warga terdapat perbedaan pandangan atas rencana relokasi yang diusulkan pemerintah. Orang-orang yang telah lama bermukim di lahan tersebut dan telah memiliki bangunan permanen yang layak huni serta para tokoh masyarakat setempat umumnya menolak pindah. Sebagian warga yang berada di bawah pengaruh mereka akhirnya ikut-ikutan menolak pindah.

"Umumnya dari orang-orang lama yang punya pengaruh di sini. Mereka yang sudah punya kos-kosan atau yang kerjanya sudah mapan pasti menolak. Yang lainnya akhirnya ikut-ikutan," kata MR yang takut mengungkapkan nama sebenarnya.

MR membantah bila semua isu yang berkembang di tengah warga saat ini berasal dari kelompok tersebut. Menurut dia, cerita-cerita tanpa sumber yang jelas itu muncul karena jarangnya masyarakat mendapatkan kesempatan berkomunikasi langsung dengan pihak pemerintah.

"Belum ada penjelasan resmi soal relokasi atau penggusuran. Cerita-cerita itu, biasalah, dari sumber-sumber yang enggak jelas. Makanya, kami tunggu keterangan resmi dari pemerintah," kata MR.

Berita terkait, baca:

100 HARI JOKOWI-BASUKI