Anas datang ke Balaikota Jakarta sekitar pukul 13.30 dengan mengenakan baju sadariah (baju Betawi lengkap), didampingi seorang anggota staf perempuan. Sebelum bertemu Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Anas juga menemui Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
Kendati demikian, ketika ditanya apakah materi pembicaraan terkait pemindahannya, Anas tidak banyak berkomentar.
”Tadi silaturahim saja,” ujar Anas seusai keluar dari ruang kerja Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Dia juga tidak menjawab ketika ditanya pers mengapa tidak hadir dalam upacara pelantikan 20 pejabat eselon II hari Kamis lalu di Balaikota Jakarta.
Anas juga bungkam saat media meminta tanggapannya soal perombakan birokrasi tersebut.
Ketika ditanya bagaimana rencana ke depan, Anas hanya menjawab singkat. ”Ya, nantilah,” katanya sambil bergegas pergi.
Sementara itu, Basuki mengatakan, pertemuannya dengan Anas itu membicarakan penggantian pejabat yang baru dilakukan. ”Ya, dia (Anas) tanya salahnya apa. Ya, saya bilang tidak ada salah. Jika persoalan kinerja, pasti wakil wali kota juga diganti. Tetapi ini kan wakilnya kita naikkan. Berarti bukan masalah kinerja, ini soal rotasi saja,” kata Basuki.
Jokowi juga menegaskan, penggantian Anas bukan menurunkan jabatan, melainkan untuk membangun ritme kerja baru yang mengedepankan totalitas kerja.
Untuk sementara, Wakil Wali Kota Jakarta Selatan diusulkan menggantikan posisi Anas. Calon pengganti Anas ini akan diusulkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Kepada para pejabat yang menempati posisi baru, Jokowi juga menegaskan akan terus memantau kinerja mereka.
”Saya beri target waktu. Saya beri target kerja. Mereka menyatakan siap semuanya. Inilah kebiasaan yang ingin saya bangun. Sebab, harapan masyarakat tinggi sekali,” ujarnya.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana berpandangan, visi dan misi gubernur saat ini memang harus didukung birokrasi yang segar. ”Sepertinya ritme gubernur cepat dan taktis. Karena itu, birokrasi harus punya kemampuan mengikuti gubernur,” katanya.
Posisi penting di birokrasi, seperti wali kota serta dinas pekerjaan umum, perhubungan, pendidikan, dan kesehatan, harus diisi orang yang segar. Dia merasa, penyesuaian jajaran birokrasi terhadap ritme gubernur belum berjalan semestinya.
Menurut Triwisaksana, penyegaran birokrasi, terutama di level bawah, seperti camat dan lurah, juga sudah mendesak dilakukan. (FRO/NDY)