Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dua Tahun, Kanker Empedu Gerogoti Tanjung

Kompas.com - 18/02/2013, 14:13 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Panglima ABRI (Pangab) Jendral (purn) Feisal Tanjung berpulang ke pangkuan Yang Maha Kuasa di usia 73 tahun. Penyebab dari meninggalnya mantan orang nomor satu di ABRI itu menurut Akbar Tandjung karena kanker empedu.

"Beliau sakit sudah lama. Sakit kanker empedu selama 2 tahun 3 bulan," kata Akbar di rumah duka, Jalan Taman Patra XI, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2013).

Pendapat Akbar diamini oleh besan Feisal, Anting Nasution. Anting menjelaskan, selama tiga bulan terakhir Feisal dirawat di Rumah Sakit Siloam, Jakarta Barat. Selama dirawat, lanjut Anting, Feisal tidak pernah merepotkan keluarga.

"Selama sakit bapak tidak pernah mengeluh," katanya.

Anting mengatakan, Feisal dimakamkan di TMP Kalibata pada sekitar pukul 13.00 WIB. Keluarga besar dan para pelayat menurutnya akan mendampingi Feisal menuju tempat peristirahatannya yang terakhir.

"Kami semua akan ke sana (TMP Kalibata). Rombongan keluarga semuanya akan ikut," ujarnya.

Dirinya pun mengenang, keluarga besar sangat kehilangan atas meninggalnya Feisal. Pasalnya, semasa hidup Feisal dikenal dekat dengan cucunya. Selain dekat dengan cucu, Feisal juga egaliter dan pribadi yang ramah.

"Beliau adalah kakek yang dirindukan, sangat perhatian dengan cucunya. Orangnya baik, ngemong, baik ke kawan-kawan, apalagi bawahan," tutur Anting seraya mengenang.

Seperti diberitakan, Feisal Tanjung meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam, Jakarta. Mantan Panglima ABRI di era Orde Baru itu meninggal pada Senin sekitar pukul 06.25 WIB.  Feisal Tanjung lahir di Tarutung, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, 17 Juni 1939. Ia merupakan salah seorang perwira ABRI yang memegang jabatan tertinggi tanpa melalui jenjang kepala staf. Sebelumnya, LB Moerdani juga melaju ke jabatan Pangab tanpa melalui jabatan tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com